JAKARTA, iNewsLombok.id - Langkah tegas diambil institusi Polri dalam menyikapi dugaan pelanggaran berat di internalnya.
Kapolres Bima Kota, AKBP Didik Putra Kuncoro, resmi dinonaktifkan dari jabatannya setelah terseret pusaran kasus aliran dana dari bandar narkotika jenis sabu.
Kabar ini dikonfirmasi langsung oleh Kadiv Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir, di Jakarta pada Jumat (13/2/2026). Saat ini, perwira menengah tersebut tengah menjalani pemeriksaan intensif oleh Propam Polri.
Kasus yang mengguncang institusi penegak hukum di Nusa Tenggara Barat ini merupakan pengembangan dari skandal narkoba yang sebelumnya menjerat Kasat Reserse Narkoba Polres Bima Kota, AKP Malaungi.
Berdasarkan hasil penyidikan, AKBP Didik diduga menerima aliran dana fantastis sebesar Rp1 miliar dari seorang bandar narkoba bernama Koko Erwin. Sosok Koko Erwin sendiri diidentifikasi sebagai pemasok utama sabu bagi AKP Malaungi.
Rentetan peristiwa ini semakin memanas setelah penggeledahan di rumah dinas AKP Malaungi di Kompleks Asrama Polres Bima Kota mengungkap barang bukti sabu seberat 488 gram. Akibat keterlibatannya, AKP Malaungi tidak hanya ditetapkan sebagai tersangka pidana, tetapi juga telah dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri pada Senin (9/2).
Penonaktifan AKBP Didik oleh Mabes Polri menjadi sinyal kuat bahwa kasus ini memiliki dampak institusional yang besar. Langkah "pembebas-tugasan" ini diambil demi menjamin objektivitas penyelidikan dan mencegah adanya konflik kepentingan selama proses hukum berlangsung. Mengingat keterlibatan aparat dalam jaringan narkoba merupakan pelanggaran fatal, penanganan kasus ini kini berada di bawah pengawasan ketat Mabes Polri.
Skandal ini menjadi perhatian serius publik karena dinilai mencoreng citra penegakan hukum di wilayah NTB. Di tengah upaya Polri membangun kepercayaan masyarakat, keterlibatan pimpinan wilayah dalam aliran dana narkoba menjadi tamparan keras yang menuntut transparansi dan ketegasan sanksi bagi siapa pun yang terbukti berkhianat pada sumpah jabatan.
Editor : Vitrianda Hilba SiregarEditor Jakarta
Artikel Terkait
