LOMBOK, iNewsLombok.id – Lalu Imam Haromaen, adik kandung Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal, dipastikan telah tercatat sebagai anggota Partai Demokrat. Kepastian itu menguat setelah beredarnya Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Demokrat atas nama Lalu Imam Haromaen yang diterbitkan pada 18 Januari 2026.
Keberadaan KTA tersebut dibenarkan oleh Sekretaris DPD Partai Demokrat NTB, Andi Mardan. Ia memastikan bahwa data keanggotaan tersebut sah dan baru diterbitkan.
“Secara KTA valid dan baru dibuat bulan ini,” ungkap Andi Mardan, Kamis (29/1/2026).
Andi menjelaskan, Partai Demokrat merupakan partai terbuka yang memberi ruang bagi siapa saja untuk bergabung dan berkontribusi membesarkan partai, termasuk tokoh-tokoh yang memiliki latar belakang keluarga politik.
“Demokrat ini partai terbuka. Siapa pun boleh masuk dan berproses di dalamnya,” katanya.
Namun demikian, Andi mengaku hingga saat ini belum ada komunikasi langsung antara Lalu Imam Haromaen dengan DPD Demokrat NTB.
Ia menduga proses administrasi keanggotaan tersebut dilakukan langsung melalui DPP Partai Demokrat di Jakarta.
“Setahu saya belum pernah ada komunikasi (dengan Demokrat NTB),” terangnya.
Isu Maju Musda Demokrat NTB
Terkait isu yang menyebut Lalu Imam Haromaen akan maju dalam Musyawarah Daerah (Musda) Partai Demokrat NTB yang dijadwalkan Februari 2026, Andi memberikan jawaban diplomatis.
“Siapa pun bisa maju, asalkan memenuhi persyaratan,” ujarnya singkat.
Namun, Lalu Imam Haromaen sendiri membantah keras kabar tersebut. Ia mengaku kaget mengetahui KTA Partai Demokrat atas namanya beredar luas di publik.
“Mungkin itu kader dari bawah (yang buat), saya dekat dengan senior Demokrat di Jakarta, tapi saya tidak maju, di luar saja, keluarga dari dulu Demokrat, Saya tidak diizinkan kakak (Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal),” ungkapnya.
Ia menegaskan tidak memiliki ambisi untuk menduduki jabatan struktural di Partai Demokrat, termasuk menjadi Ketua DPD Demokrat NTB.
Dinamika Politik Keluarga Pejabat
Masuknya Lalu Imam Haromaen ke Partai Demokrat menjadi sorotan karena latar belakangnya sebagai adik kandung Gubernur NTB. Dalam praktik politik nasional, fenomena keluarga pejabat aktif bergabung atau terlibat dalam partai politik kerap terjadi, baik sebagai kader struktural maupun simpatisan.
Pengamat politik menilai, keberadaan figur keluarga kepala daerah di partai tertentu bisa memperkuat basis komunikasi politik, namun juga harus tetap dijaga agar tidak menimbulkan konflik kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Di sisi lain, Demokrat NTB saat ini tengah bersiap menghadapi Musda yang akan menentukan kepengurusan baru, sekaligus menjadi momentum konsolidasi internal menjelang agenda politik nasional 2029.
Editor : Purnawarman
Artikel Terkait
