LOMBOK, iNewsLombok.id – Anggota Banggar DPRD NTB dari Fraksi PAN, Muhammad Aminurlah, menyatakan dukungannya terhadap rencana pengalokasian anggaran penanganan bencana sebesar Rp16 miliar dalam APBD 2026.
Politisi yang akrab disapa Bang Maman itu menegaskan, penggunaan anggaran tersebut sah dan tidak bermasalah selama dijalankan sesuai mekanisme serta peruntukannya jelas.
“Kalau memang ada bencana alam, bisa diubah BTT itu, ada tanggap darurat. Kita dukung langkah gubernur, bagaimana dia turun lapangan sinergi pemimpin daerah kita dukung. Tinggal bagaimana discovery, dan paska tanggap darurat,” ungkapnya, Sabtu (17/1/2026).
Menurut Aminurlah, anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) memang disiapkan untuk merespons kondisi darurat seperti banjir, tanah longsor, dan bencana hidrometeorologi lain yang kerap melanda NTB, terutama pada puncak musim hujan.
DPRD Ingatkan Pentingnya Keterlibatan OPD Teknis
Lebih lanjut, Aminurlah menekankan bahwa penanganan bencana tidak cukup hanya dengan kehadiran kepala daerah. Dia menilai organisasi perangkat daerah (OPD) teknis, seperti BPBD dan Dinas PUPR, harus terlibat aktif sejak awal agar persoalan di lapangan bisa dipetakan secara komprehensif.
“Harusnya ada BPBD dan Dinas PU kalau tidak gubernur hadir sehingga jika ada BPBD PUPR apa masalah dari hulu hilir bisa diketahui. Tidak harus gubernur ada pembantu,” tegasnya.
Menurutnya, pendekatan teknis dari hulu ke hilir penting agar penanganan bencana tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga berorientasi pada solusi jangka panjang, termasuk pencegahan dan mitigasi.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB, Sadimin, menyampaikan bahwa anggaran BTT tersebut disiapkan berdasarkan arahan langsung Gubernur NTB. Dana ini difokuskan untuk kebutuhan mendesak yang tidak dapat ditangani oleh pemerintah kabupaten/kota akibat keterbatasan anggaran daerah.
"Tadi kita rapat, kita undang Kabupaten/Kota, untuk menyiapkan usulan program kegiatannya apa aja, yang ndak bisa ditangani akan dicarikan provinsi melalui BTT, belanja tidak terduga itu," ujarnya saat ditemui di Kantor Gubernur NTB, Kamis sore, (15/1/2026).
Sadimin menjelaskan, anggaran Rp16 miliar tersebut diprioritaskan untuk penyediaan logistik darurat serta perbaikan infrastruktur vital, terutama akses jalan dan jembatan yang menjadi satu-satunya jalur penghubung bagi masyarakat terdampak banjir.
"Tadi malam sesuai arahan Pak Gubernur kan ada 16 miliar. Itu untuk kebutuhan logistik, untuk kebutuhan infrastruktur, terutama jembatan-jembatan putus, yang jalan satu-satunya kan harus kita prioritaskan," katanya.
Ia menegaskan bahwa penggunaan anggaran BTT ini tidak terfokus pada satu wilayah saja. Saat ini, terdapat lima daerah di NTB yang masuk dalam kategori terdampak bencana dan menjadi perhatian pemerintah provinsi.
"Semua, kan sekarang yang terjadi bencana kan Dompu, Bima, kemudian Lombok Tengah, Lombok Timur, dan Lombok Barat. Lima kabupaten kota," jelasnya.
Apresiasi untuk Gubernur NTB yang Turun Langsung ke Lokasi Bencana
Aminurlah juga memberikan apresiasi atas langkah Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal yang turun langsung meninjau sejumlah wilayah terdampak banjir di Lombok Barat, Lombok Tengah, dan Lombok Timur.
Ia menilai kehadiran langsung gubernur menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam memastikan penanganan berjalan cepat dan tepat sasaran.
“Kita apresiasi, sekarang pak Gubernur mau lihat langsung ke lokasi bencana, alangkah lebih baik dengan BPBD dan Dinas PUPR,” ujar Aminurlah.
Dia menjelaskan, secara regulasi peninjauan lapangan memang dapat diwakilkan oleh BPBD, namun kehadiran langsung kepala daerah memiliki dampak psikologis positif bagi masyarakat terdampak.
Gubernur NTB Tinjau Jembatan Perigi Pascabanjir
Sementara itu, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal meninjau langsung pembangunan Jembatan Perigi di Dusun Beta, Desa Perigi, Kecamatan Suela, Lombok Timur. Jembatan tersebut sebelumnya rusak parah akibat banjir, sehingga memutus akses utama warga.
Kunjungan ini menjadi bagian dari komitmen Pemprov NTB dalam mempercepat pemulihan pascabencana, khususnya pada sektor infrastruktur strategis yang menyangkut mobilitas dan ekonomi masyarakat.
Jembatan Perigi diketahui menjadi akses vital yang menghubungkan Kecamatan Suela dan Kecamatan Pringgabaya. Setiap hari, jalur ini digunakan oleh pelajar, guru, tenaga kesehatan, serta masyarakat yang membutuhkan akses ke puskesmas dan pusat pelayanan publik lainnya.
Tak hanya itu, jembatan tersebut juga berfungsi sebagai jalur distribusi hasil pertanian warga, seperti jagung, srikaya, dan komoditas hortikultura, yang menjadi tulang punggung ekonomi lokal dengan nilai perputaran mencapai miliaran rupiah per tahun.
Dibangun dengan Jembatan Bailey, Rampung dalam 10 Hari
Setibanya di lokasi, Gubernur disambut masyarakat bersama Kepala BPBD Lombok Timur dan Kepala Dinas Sosial Lombok Timur. Berdasarkan laporan lapangan, jembatan darurat tersebut telah rampung dan kini siap digunakan.
Gubernur yang akrab disapa Miq Iqbal menegaskan bahwa fokus utama pemerintah saat ini adalah menormalkan kembali kehidupan warga terdampak.
“Fokus kita sekarang adalah bagaimana menormalisasi kehidupan masyarakat. Jembatan Bailey ini bisa selesai cepat berkat dukungan TNI. Saya menghubungi langsung Pangdam dan Danrem 162/WB agar pengerjaannya dipercepat,” ujar Miq Iqbal.
Ia menjelaskan, jembatan darurat ini dibangun menggunakan Jembatan Bailey dengan bentang 18 meter dan lebar 4 meter, yang dipinjam dari Pangdam IX/Udayana. Anggaran difokuskan pada proses mobilisasi dan pemasangan.
Sebelumnya, material jembatan berada di Pulau Jawa sehingga membutuhkan waktu pengiriman. Dalam masa darurat, warga sempat membangun akses sementara dari bambu.
Berkat kolaborasi lintas sektor antara pemerintah daerah, TNI, dan masyarakat, jembatan dapat diselesaikan dalam waktu sekitar 10 hari.
Gubernur juga meminta BPBD Lombok Timur segera melakukan penyempurnaan, termasuk pemasangan pembatas pengaman dan tangga demi keselamatan pengguna.
Warga Bersyukur, Aktivitas Kembali Normal
Respons cepat pemerintah disambut antusias oleh warga. Sidik, salah seorang warga Desa Perigi, mengaku tidak menyangka penanganan dilakukan secepat itu.
“Kami tidak menyangka bisa secepat ini ditangani. Biasanya pemerintah janji, lama baru ditepati. Sekarang seperti mimpi, alhamdulillah jembatan sudah jadi. Kami sangat bersyukur,” ujarnya.
Dengan kembali berfungsinya jembatan tersebut, aktivitas ekonomi, pendidikan, dan layanan kesehatan warga kini berangsur normal.
Kunjungan ke Desa Jurit dan Komitmen Bangun Akses Permanen
Usai dari Perigi, Gubernur melanjutkan peninjauan ke Desa Jurit, untuk melihat kondisi jembatan lain yang juga putus akibat banjir. Jembatan ini menghubungkan Desa Jurit, Kecamatan Pringgasela, dengan Desa Lendang Nangka Utara, Kecamatan Masbagik.
Miq Iqbal menegaskan bahwa akses tersebut harus segera dipulihkan karena berdampak langsung pada aktivitas sosial dan ekonomi warga, terlebih Lendang Nangka Utara masih masuk kategori wilayah dengan tingkat kemiskinan ekstrem cukup tinggi.
“Ini akan segera kita bahas dengan Pak Bupati Lombok Timur agar segera dibangun. Harus ada solusi sementara dan permanen,” tegasnya.
Pencegahan Bencana dan Dukungan Anggaran APBD 2026
Dalam rangkaian kunjungan, Gubernur juga melaksanakan Salat Jumat dan bersilaturahmi dengan jamaah Masjid Nurul Hidayah, Dusun Benteng Selatan, Desa Lendang Nangka Utara.
Ia mengajak masyarakat memperkuat budaya gotong royong, khususnya menjaga kebersihan sungai dan drainase sebagai langkah mitigasi bencana.
Di dua lokasi kunjungan, Pemprov NTB turut menyalurkan bantuan kebutuhan dasar bagi warga terdampak melalui Dinas Sosial P3A Provinsi NTB dan Baznas Provinsi NTB, berupa bahan pangan, perlengkapan rumah tangga, dan kebutuhan darurat lainnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kominfotik NTB sekaligus Juru Bicara Pemprov NTB, Dr. H. Ahsnaul Khalik, memastikan bahwa penanganan kerusakan akibat banjir di wilayah lain, termasuk di Pulau Sumbawa, akan didukung melalui Belanja Tidak Terduga (BTT) APBD 2026.
Ia menegaskan, alokasi anggaran akan disesuaikan dengan tingkat kerusakan, dampak langsung terhadap masyarakat, serta kemampuan fiskal daerah.
Dalam waktu dekat, Gubernur NTB juga dijadwalkan mengunjungi sejumlah wilayah terdampak banjir di Pulau Sumbawa untuk memperkuat koordinasi dan percepatan pemulihan.
Editor : Purnawarman
Artikel Terkait
