LOMBOK, iNewsLombok.id – Akademisi sekaligus pengamat kebijakan publik, Alfisahrin menyampaikan sejumlah catatan kritis dan rekomendasi strategis kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menjelang akhir tahun 2025.
Dia menyoroti tiga isu utama yang dinilai krusial, yakni reformasi birokrasi berbasis meritokrasi, ketimpangan pembangunan antarwilayah, serta penentuan Sekretaris Daerah (Sekda) NTB ke depan.
“Saran penutup akhir tahun saya, pertama tuntaskan reformasi birokrasi berbasis meritokrasi yang sudah dicanangkan,” ujar Alfisahrin, Rabu (31/12/2025).
Reformasi Birokrasi Dinilai Belum Menunjukkan Progres Signifikan
Menurut Alfisahrin, meskipun pemerintahan Gubernur NTB telah berjalan hampir satu tahun, publik masih belum melihat capaian konkret yang benar-benar terasa di sektor-sektor strategis seperti pariwisata, pertanian, kehutanan, dan peternakan.
“Setahun sudah menjabat belum banyak progres dan kemajuan yang dicapai, publik masih meraba dan menerka apa fundamen kebijakan yang telah progres mencapai target di sektor pariwisata, pertanian, kehutanan dan peternakan,” ucapnya.
Dia juga menyoroti persoalan lingkungan yang dinilai semakin mengkhawatirkan, khususnya di Pulau Sumbawa. Alih fungsi kawasan hutan menjadi lahan jagung disebut masih terus terjadi tanpa kebijakan mitigasi yang menyeluruh.
Editor : Purnawarman
Artikel Terkait
