Menurut dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram itu, mekanisme seleksi Sekda Provinsi sudah diatur secara jelas dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka.
"Seleksi calon Sekda Provinsi berpedoman pada Permen PAN & RB Nomor 15 Tahun 2019. Merujuk pada Permen PAN RB tersebut, maka prosesnya secara singkat yaitu panitia seleksi melakukan seleksi sampai menemukan peringkat nilai tiga besar. Peringkat nilai ini bersifat rahasia," ungkapnya.
Mekanisme Seleksi Sekda Sudah Baku
Dr. Agus menjelaskan, setelah panitia seleksi (pansel) menetapkan tiga besar kandidat berdasarkan nilai tertinggi, hasil tersebut kemudian disampaikan kepada gubernur.
Selanjutnya, gubernur wajib mengusulkan tiga nama tersebut kepada Presiden Republik Indonesia untuk ditetapkan satu orang sebagai Sekda definitif.
Pengamat Kebijakan Publik, Dr. Alfisahrin, menilai proses seleksi Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang telah meloloskan 10 nama calon melalui tahapan administrasi mencerminkan melimpahnya sumber daya manusia (SDM) birokrasi di daerah tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa peluang terpilihnya calon Sekda NTB akan sangat ditentukan oleh mekanisme serta standar seleksi yang diterapkan panitia seleksi (pansel).
Dari sepuluh kandidat yang dinyatakan lolos administrasi, dua di antaranya diketahui bukan putra asli NTB. Kondisi ini, menurut Alfisahrin, membuka ruang kompetisi yang sehat, sekaligus menghadirkan dinamika politik dan kultural dalam proses penentuan pejabat strategis daerah.
"Menurut saya setelah terpilih 10 orang kandidat calon sekda NTB oleh pansel. Saya kira ini harus dilihat sebagai keberlimpahan SDM di NTB. Namun, siapa yang paling berpeluang menangkan kompetisi karena rupanya ada juga calon sekda bukan putra asli NTB. Sangat ditentukan oleh mekanisme dan standar seleksi oleh pansel," terang Dosen Universitas Bima Internasional MFH itu, Minggu (21/12/2025).
Ia menilai seluruh kandidat yang lolos administrasi merupakan birokrat berpengalaman dan memiliki kapasitas profesional yang mumpuni. Meski demikian, dalam konteks politik daerah, putra asli NTB dinilai memiliki keunggulan tersendiri.
"Sepuluh yang lolos seleksi ini pasti birokrat hebat dan kredibel namun, dalam praktik politik daerah apalagi di era otonomi keberadaan putra asli NTB punya peluang yang jauh lebih besar dibanding kandidat non-NTB," tegasnya.
Editor : Purnawarman
Artikel Terkait
