LOMBOK, iNewsLombok.id - Musyawarah Wilayah (Muswil) IX Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Nusa Tenggara Barat (NTB) yang berlangsung pada Rabu (24/12/2025) di Kantor DPW PPP NTB kembali menyorot dinamika internal partai.
Forum strategis tersebut digelar tanpa kehadiran Sekretaris Wilayah (Sekwil) PPP NTB serta dua Dewan Pimpinan Cabang (DPC), yakni DPC Kota Bima dan DPC Sumbawa Barat (KSB).
Absennya sejumlah unsur struktural itu memunculkan kembali isu perpecahan internal PPP NTB yang sebelumnya mencuat pasca Muktamar PPP ke X di Jakarta. Kondisi tersebut memperlihatkan masih adanya perbedaan sikap di internal partai, khususnya terkait legitimasi dan pelaksanaan Muswil.
Ketua DPW PPP NTB, Muzihir, membenarkan bahwa Sekwil PPP NTB, Mohammad Akri, tidak menghadiri Muswil IX. Ia menegaskan ketidakhadiran tersebut bukan sekadar persoalan teknis atau administratif, melainkan bentuk penolakan personal terhadap forum Muswil.
"Kalau sekretaris memang dia tidak mau hadir, bukan masalah hadir dan tidak hadir, tapi dia tidak mau hadir. Terbukti dia tidak menandatangani surat-surat yang menyangkut tentang Muswil," ujarnya usai Muswil, Rabu (24/12/2025).
Meski demikian, Muzihir memastikan seluruh tahapan dan administrasi Muswil tetap sah secara organisatoris. Ia menyebut, dokumen resmi Muswil telah ditandatangani oleh Wakil Sekretaris Wilayah dan pelaksanaan kegiatan tersebut merupakan perintah langsung dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP serta sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.
"Padahal dia yang seharusnya mengurus administrasi seperti undangan itu. Tapi selalu ada alasan, karena memang dia menganggap ini tidak sah, padahal sudah jelas ini dari DPP dan sesuai aturan," tegas Muzihir.
Lebih jauh, Muzihir memberikan sinyal tegas terkait arah kepemimpinan dan figur sekretaris DPW PPP NTB ke depan. Menurutnya, sekretaris wilayah harus memahami peran strategisnya dan menunjukkan loyalitas penuh terhadap garis kepemimpinan partai.
"Kalau sosok sekretaris yang utama adalah yang nurut, patuh, tahu tanggung jawabnya sebagai sekretaris, tidak melampaui kewenangan ketua," katanya.
Selain ketidakhadiran Sekwil, Muswil IX PPP NTB juga tidak diikuti oleh DPC Kota Bima dan DPC Sumbawa Barat. Muzihir menilai absennya dua DPC tersebut tidak memengaruhi legitimasi forum karena syarat kuorum telah terpenuhi sesuai aturan organisasi.
"Kalau yang tidak hadir itu secara otomatis memang sudah mati. Kota Bima dan KSB sudah dua periode tidak berhasil, hadir pun tetap dibuang apalagi tidak hadir," tuturnya.
Sementara itu, Ketua Panitia Muswil IX PPP NTB, Lalu Purniawan Efendi, menjelaskan bahwa dari total 10 DPC PPP se-NTB, sebanyak delapan DPC hadir secara langsung. Adapun DPC Lombok Utara (KLU) tetap berpartisipasi melalui perwakilan wakil ketua dan sekretaris.
"Di aturan kita itu suara DPC sebetulnya sama-sama satu, jadi ketua, wakil ketua dan sekertaris itu satu suara kolektif modelnya, satu suara," jelasnya.
Dalam Muswil tersebut, forum juga menetapkan lima orang tim formatur yang bertugas menyusun kepengurusan baru DPW PPP NTB periode selanjutnya. Tim formatur terdiri dari unsur DPP yang diketuai langsung oleh Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono, unsur DPW PPP NTB Muzihir, serta tiga perwakilan DPC dari Lombok Tengah , Sumbawa , dan Dompu.
"Mandatnya kalau di aturan itu kurang lebih tujuh hari, dalam situasi tertentu mungkin ada kebijakan dari DPP mengingat waktu dan segala macam. Tapi secara aturan itu dimandatkan tujuh hari," tandas Lalu Purniawan.
Muswil IX PPP NTB menjadi momentum penting menjelang konsolidasi partai menghadapi agenda politik nasional dan daerah ke depan. Hasil formatur dan komposisi kepengurusan baru nantinya akan menentukan arah strategi PPP NTB dalam memperkuat basis elektoral serta meredam konflik internal yang belakangan mencuat ke ruang publik.
Editor : Purnawarman
Artikel Terkait
