Tarif Parkir Islamic Center NTB Berlaku, Pengamat Ingatkan Jangan Geser Fungsi Sosial dan Keagamaan

Utswatun Hasanah
Papan pengumuman tarif parkir masuk Masjid Islamic Center Hubbul Whaton. (Foto: iNewsLombok.id)

LOMBOK, iNewsLombok.id - Rencana penerapan tarif parkir di kawasan Islamic Center Hubbul Wathan, Nusa Tenggara Barat (NTB), perlu disikapi secara cermat dan komprehensif. Pemerintah Provinsi NTB memang memiliki kewenangan untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengelolaan aset daerah. Namun, kebijakan tersebut harus tetap mempertimbangkan karakter Islamic Center sebagai pusat ibadah, ruang sosial, pendidikan, wisata religi, sekaligus ikon keagamaan masyarakat NTB.

Pengamat Ekonomi dan Kebijakan Publik Pusat Kajian dan Analisis Ekonomi Nusantara (PKAEN), Edo Segara Gustanto, menilai bahwa penerapan tarif parkir tidak semestinya hanya dilihat dari perspektif peningkatan penerimaan daerah. Ada dimensi pelayanan publik, keadilan sosial, dan kemaslahatan masyarakat yang harus menjadi pertimbangan utama.

"Pada prinsipnya, saya tidak menolak kebijakan retribusi parkir sepanjang memiliki dasar hukum yang jelas, tarifnya proporsional, pengelolaannya transparan, dan masyarakat mendapatkan pelayanan yang sepadan. Namun, jangan sampai semangat meningkatkan PAD justru menggeser fungsi utama Islamic Center sebagai ruang ibadah dan fasilitas publik," ujar Edo, Minggu (22/11/2026).

Menurutnya, Islamic Center Hubbul Wathan bukan sekadar aset pemerintah daerah yang dapat dioptimalkan untuk menghasilkan pendapatan. Keberadaannya memiliki nilai sosial, spiritual, pendidikan, dan kebudayaan yang melekat dengan kehidupan masyarakat NTB. Oleh karena itu, indikator keberhasilan pengelolaannya tidak cukup hanya diukur dari besarnya penerimaan retribusi, tetapi juga dari manfaat yang diberikan kepada masyarakat.

Jamaah Harus Mendapatkan Kemudahan Akses

Edo menekankan pentingnya membedakan pengunjung yang datang untuk melaksanakan ibadah dengan pengunjung yang menggunakan kawasan Islamic Center untuk kegiatan wisata, rekreasi, atau aktivitas komersial.

Pemerintah perlu memastikan bahwa masyarakat yang datang untuk menunaikan salat tidak dibebani tarif parkir. Jika kebijakan pembebasan tarif bagi jemaah telah direncanakan, implementasinya harus dibuat sederhana, jelas, dan tidak menyulitkan masyarakat.

"Jangan sampai orang yang hendak beribadah justru harus menghadapi prosedur administratif yang rumit hanya untuk mendapatkan pembebasan parkir. Fasilitas keagamaan harus memberikan kemudahan, bukan menciptakan hambatan baru bagi masyarakat," tegasnya.

Ia juga mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan skema tarif khusus bagi kegiatan pendidikan, sosial, keagamaan, dan aktivitas masyarakat yang tidak berorientasi komersial.

Jangan Terjebak dalam Logika Peningkatan PAD

Lebih lanjut, Edo mengingatkan bahwa optimalisasi aset daerah tidak selalu harus dilakukan melalui pendekatan komersialisasi. Pemerintah perlu memahami bahwa terdapat aset publik yang memiliki nilai manfaat sosial lebih besar daripada potensi penerimaan finansialnya.

Dalam perspektif ekonomi publik, kebijakan fiskal daerah seharusnya tidak hanya mengejar peningkatan pendapatan, tetapi juga memastikan distribusi manfaat pembangunan dapat dirasakan secara adil oleh masyarakat.

Menurutnya, penerapan tarif parkir yang tidak mempertimbangkan karakteristik pengunjung berpotensi menimbulkan persepsi bahwa ruang publik keagamaan semakin berorientasi komersial.

"Jangan sampai Islamic Center diperlakukan semata-mata sebagai objek ekonomi. Kita harus membedakan antara optimalisasi aset daerah dan komersialisasi fasilitas publik. Keduanya tidak selalu memiliki konsekuensi sosial yang sama," jelasnya.

Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Parkir

Edo juga mendorong Pemprov NTB untuk memastikan transparansi dalam pengelolaan penerimaan parkir. Masyarakat perlu mendapatkan informasi mengenai mekanisme pemungutan, pihak yang bertanggung jawab, target penerimaan, serta peruntukan hasil retribusi tersebut.

Ia mengusulkan agar penerimaan parkir dapat mendukung peningkatan kualitas pengelolaan kawasan Islamic Center, termasuk pemeliharaan fasilitas, kebersihan, keamanan, penataan kendaraan, dan kenyamanan pengunjung.

Dengan demikian, masyarakat tidak hanya merasakan kewajiban membayar tarif, tetapi juga memperoleh manfaat nyata dari peningkatan kualitas pelayanan.

"Prinsipnya, setiap pungutan kepada masyarakat harus diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan. Jangan sampai masyarakat membayar, tetapi kondisi fasilitas, keamanan, dan kenyamanan tidak mengalami perbaikan," tambahnya.

Pemerintah Perlu Membuka Ruang Konsultasi Publik

Selain itu, Edo menyarankan agar pemerintah membuka ruang dialog dengan pengelola Islamic Center, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan Islam, akademisi, pelaku UMKM, serta masyarakat sekitar.

Konsultasi publik diperlukan untuk memastikan kebijakan yang diterapkan tidak menimbulkan persoalan baru, terutama terkait akses masyarakat, aktivitas ekonomi di sekitar kawasan, dan keberlanjutan fungsi sosial Islamic Center.

Menurutnya, kebijakan pengelolaan fasilitas publik akan lebih efektif apabila dibangun melalui komunikasi dan partisipasi masyarakat, bukan semata-mata melalui pendekatan administratif.

"Islamic Center adalah ruang bersama milik masyarakat. Karena itu, masyarakat juga perlu dilibatkan dalam menentukan bagaimana kawasan ini dikelola. Pemerintah harus memastikan kebijakan parkir tidak mengurangi aksesibilitas dan tidak mematikan aktivitas sosial maupun ekonomi masyarakat di sekitarnya," ungkapnya.

Keberhasilan Tidak Hanya Diukur dari PAD

Sebagai penutup, Edo menegaskan bahwa pemerintah perlu menempatkan keseimbangan antara kepentingan fiskal dan kemaslahatan masyarakat sebagai dasar pengambilan kebijakan.

Ia menawarkan pendekatan *social-oriented parking policy*, yakni kebijakan parkir yang tetap mendukung penerimaan daerah, tetapi mengutamakan fungsi sosial, kemudahan beribadah, keadilan akses, serta kualitas pelayanan publik.

"Ukuran keberhasilan pengelolaan Islamic Center tidak boleh berhenti pada berapa besar pendapatan parkir yang masuk ke kas daerah. Ukuran yang lebih penting adalah apakah masyarakat semakin mudah beribadah, apakah fasilitas semakin terawat, apakah kawasan semakin nyaman, dan apakah keberadaannya memberikan manfaat sosial dan ekonomi yang lebih luas," terang Edo.

Menurutnya, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa Islamic Center Hubbul Wathan tetap menjadi simbol kebanggaan dan identitas masyarakat NTB, bukan sekadar kawasan yang diukur berdasarkan potensi penerimaan retribusinya.

Pemprov NTB telah memberlakukan tarif parkir berbayar di kawasan Islamic Center mulai 21 November 2026. Kebijakan tersebut mengacu pada Perda NTB Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Berikut rincian tarif yang diumumkan pengelola:

Jenis kendaraan

Tarif Sepeda motor Rp2.000, Mobil minibus Rp3.000, Hiace dan Elf Rp10.000, Bus Rp15.000, Motor menginap Rp10.000 per hari, Minibus menginap Rp15.000 per hari.

Jamaah yang datang untuk melaksanakan salat dikecualikan dari tarif parkir. Hal ini ditegaskan Kepala UPTD Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah Provinsi NTB, Yuni Hariadi.

Yuni menyatakan kebijakan tersebut ditujukan untuk meningkatkan PAD sekaligus memperbaiki pelayanan. Pengelola juga menyatakan bertanggung jawab terhadap keamanan, kenyamanan, dan kondisi kendaraan yang menggunakan fasilitas parkir.

Pemprov NTB menargetkan sistem pembayaran retribusi parkir ke depan dilakukan secara digital untuk mengurangi potensi kebocoran penerimaan daerah.

Sebagai konteks, Islamic Center NTB tercatat sebagai salah satu daya tarik wisata buatan di Kota Mataram. Data Sistem Informasi Pariwisata Nasional mencatat kawasan tersebut memiliki area parkir sekitar 2.000 meter persegi, dengan kapasitas 500 sepeda motor, 100 mobil, dan 20 bus.
 

Editor : Purnawarman

Bagikan Artikel Ini
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.
News Update
Kanal
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
MNC Portal
Live TV
MNC Network