LOMBOK, iNewsLombok.id – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan bahwa pertemuannya dengan pimpinan fraksi DPRD NTB beberapa waktu lalu murni sebatas silaturahmi dan diskusi agenda legislasi. Ia membantah keras isu yang menyebutkan adanya pembahasan terkait dana pokok pikiran (Pokir) dewan.
"Biasa pertemuan silaturrahim biasa, sama sekali gak dibahas, tidak ada membahas itu (Dana Pokir)," kata Iqbal, Kamis (21/8/2025).
Fokus Bahas Raperda dan Revisi Regulasi
Iqbal menjelaskan, dalam pertemuan tersebut pihaknya bersama pimpinan fraksi DPRD NTB lebih banyak mendiskusikan rencana pengajuan rancangan peraturan daerah (Raperda) baru serta revisi beberapa perda yang sudah ada.
"Yang dibahas banyak, akan kita ajukan Raperda Dasar Desa Berdaya, NTB Capital, kemudian retribusi kita akan lakukan perubahan, dan saling pengertian,dengan DPRD," tegasnya.
Ia menekankan bahwa komunikasi yang baik antara eksekutif dan legislatif penting untuk mempercepat lahirnya regulasi yang berpihak kepada masyarakat.
Dana Pokir adalah anggaran hasil reses anggota DPRD yang biasanya diarahkan untuk pembangunan di dapil masing-masing. Topik ini kerap menjadi perbincangan hangat dalam hubungan eksekutif dan legislatif.
Raperda Desa Berdaya yang disinggung gubernur berfokus pada peningkatan kemandirian desa melalui pemberdayaan ekonomi, sosial, dan pendidikan masyarakat.
NTB Capital disebut-sebut sebagai salah satu program untuk mendorong iklim investasi dan pembiayaan daerah, terutama bagi UMKM dan industri lokal.
Perubahan aturan retribusi diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) NTB tanpa membebani masyarakat.
Dengan adanya klarifikasi ini, Iqbal berharap tidak ada lagi spekulasi yang berkembang di publik terkait pertemuan tersebut.
Editor : Purnawarman
Artikel Terkait
