LOMBOK, iNewsLombok.id - Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Nusa Tenggara Barat (NTB) 2025–2029 dinilai memiliki peluang besar untuk mendorong transformasi ekonomi daerah.
Namun, pengamat ekonomi dari Pusat Kajian dan Analisis Ekonomi Nusantara, Edo Segara Gustanto, mengingatkan bahwa potensi ini bisa terhenti jika kelemahan struktural tidak segera diatasi.
Visi ambisius “Bangkit Bersama Menuju NTB Provinsi Kepulauan yang Makmur Mendunia” sejalan dengan agenda pembangunan nasional. Meski demikian, kinerja periode sebelumnya memberi sinyal waspada.
Pada 2023, pertumbuhan ekonomi NTB hanya mencapai 5,12%, jauh di bawah target 6,5%. PDRB per kapita tercatat Rp33,2 juta, hanya separuh rata-rata nasional. Kemiskinan ekstrem juga stagnan di 2,04%, lebih tinggi dari angka nasional yang berada di 0,85%.
Sektor hilirisasi menjadi sorotan. NTB memiliki surplus produksi garam hingga 209% atau 143.796 ton per tahun, namun petani hanya memperoleh Rp400 per kilogram.
Sementara itu, garam olahan dari luar daerah dijual kembali di NTB seharga Rp3.500 per kilogram. Selisih harga ini menyebabkan kerugian potensi ekonomi lokal sekitar Rp144 miliar per tahun.
Kondisi serupa dialami pada udang vaname, di mana NTB sebagai produsen terbesar nasional belum mengembangkan pengolahan lokal secara optimal. Potensi nilai tambah sekitar Rp22,5 triliun per tahun akhirnya mengalir ke luar daerah.
Di sektor pariwisata, meski mengusung konsep quality tourism, kunjungan wisatawan mancanegara pada 2024 hanya 2,1 juta orang, di bawah target yang ditetapkan. Tingkat hunian hotel pun stagnan di angka 50%. Faktor infrastruktur, konektivitas, dan mitigasi bencana disebut belum memenuhi standar destinasi kelas dunia.
Rekomendasi Strategis Edo Segara
Edo mengusulkan tiga langkah prioritas untuk menghindari stagnasi:
Eksekusi Hilirisasi Segera
Membangun kawasan industri agromaritim di Lombok dan Sumbawa dengan integrasi penuh dari hulu ke hilir.
Intervensi Kemiskinan Terfokus
Menargetkan 106 desa kantong kemiskinan ekstrem dengan program berbasis dampak langsung dan terukur.
Diversifikasi Struktur Ekonomi
Mengurangi ketergantungan pada sektor primer dan tambang, sekaligus memperkuat industri pengolahan dan jasa bernilai tambah tinggi.
“RPJMD ini bisa menjadi lompatan sejarah atau hanya dokumen cantik di rak arsip. Semua bergantung pada keberanian eksekusi, konsistensi kebijakan, dan keterlibatan serius sektor swasta serta masyarakat,” ungkap Edo.
Pemerintah Provinsi NTB diharapkan mampu membuktikan bahwa janji pembangunan bukan sekadar retorika, melainkan langkah nyata menuju transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan
Editor : Purnawarman
Artikel Terkait
