Daerah yang dikenal sebagai lumbung pangan nasional ini dinilai membutuhkan perhatian serius, khususnya dalam penguatan infrastruktur pertanian seperti irigasi, bendungan, dan alat mesin pertanian.
Anggota DPRD NTB, Muhammad Aminurlah yang akrab disapa Maman menyampaikan desakan agar Pemerintah Provinsi NTB dan pemerintah kabupaten/kota menunjukkan aksi nyata dalam mendukung sektor pertanian.
“Saya mendukung program ketahanan pangan oleh pemerintah pusat, tapi harusnya dibarengi dengan perbaikan-perbaikan jaringan irigasi maupun bendungan yang ada di NTB. Serta pengadaan alsintan seperti traktor, alat pemotong padi, dan lainnya,” tegas Maman, Kamis (17/7/2025).
Maman menilai lambannya respons pemerintah terhadap kerusakan infrastruktur pertanian, seperti yang terjadi di Kabupaten Bima, telah membawa dampak serius terhadap produktivitas petani.
"Kerusakan infrastruktur pertanian yang dibiarkan berlarut-larut telah berdampak serius terhadap kehidupan petani," ujarnya.
Di Kecamatan Ambalawi dan Wera, ia mencatat terdapat tujuh bendungan yang mengalami kerusakan berat pascabanjir bandang, dan hingga kini belum ada tanda-tanda perbaikan.
“Lima tahun terakhir tidak ada yang diperbaiki. Apalagi setelah banjir bandang kemarin, kondisinya tidak bisa dipakai lagi,” ungkapnya.
Maman menekankan bahwa kondisi ini membuat petani tak bisa menanam karena sistem irigasi tidak berfungsi. Biasanya petani bisa panen tiga hingga empat kali setahun, tetapi kini tak bisa membajak sawah sama sekali.
“Masyarakat seharusnya sudah panen. Tapi sudah beberapa bulan ini mereka tidak bisa membajak sawah karena irigasinya tidak berfungsi,” tuturnya.
Lebih jauh, Maman juga mengkritik penggunaan Belanja Tak Terduga (BTT) oleh Pemerintah Provinsi NTB yang menurutnya belum menyentuh prioritas pemulihan pascabencana, terutama di daerah terdampak banjir seperti Ambalawi dan Wera.
“BTT itu lebih dari Rp400 miliar. Kenapa tidak segera dijadikan program prioritas agar masyarakat tidak makin miskin?” tanyanya.
Sebagai mantan anggota DPRD Bima tiga periode, Maman menyerukan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memulihkan dan memperkuat sektor pangan.
“Kunci dari semua ini adalah semangat kolaborasi. Antara pusat dan daerah, antara pemerintah dan petani, serta antar kelembagaan,” tegasnya.
NTB menyumbang lebih dari 1 juta ton jagung per tahun, menjadikannya salah satu penyuplai utama nasional. Gangguan infrastruktur bisa menurunkan capaian ini secara signifikan.
Berdasarkan data Dinas Pertanian NTB, sedikitnya 60% jaringan irigasi teknis memerlukan rehabilitasi akibat kerusakan menahun dan dampak perubahan iklim.
Kementerian PUPR sebenarnya telah memetakan 32 bendungan di NTB, namun hanya sebagian kecil yang berada dalam kondisi baik.
Kolaborasi lintas sektor yang dimaksud Maman juga menyasar pelibatan BUMDes dan koperasi tani dalam manajemen distribusi air dan alsintan.
Digitalisasi sistem irigasi dan pemantauan lewat satelit (GIS) mulai diwacanakan untuk percepatan modernisasi pertanian NTB.
Dengan dorongan kuat dari DPRD NTB, diharapkan pemerintah daerah segera bergerak cepat memperbaiki infrastruktur pertanian. Jika hal ini tidak segera ditangani, bukan hanya program ketahanan pangan yang terancam gagal, tetapi juga kesejahteraan petani lokal yang menjadi tumpuan ekonomi NTB.
“Saya percaya, dengan semangat gotong royong dan sinergi antarpihak, kita bisa wujudkan Indonesia yang swasembada, mandiri, dan berdaulat pangan. NTB adalah bagian penting dari mimpi besar itu,” pungkas Maman.
Editor : Purnawarman
Artikel Terkait
