4 Tantangan Berat Pemerintahan Iqbal-Dinda di NTB: Dari Utang Daerah hingga Efisiensi Anggaran

2. Adaptasi dengan Birokrasi yang Masih Jadi Tantangan

Kendati Gubernur dan Wakil Gubernur NTB merupakan putra daerah, Fahrul mengingatkan bahwa keduanya perlu waktu untuk mengenal lebih dalam struktur dan kultur birokrasi di Pemprov NTB. Gubernur Iqbal yang sebelumnya menjabat Dubes RI di Turki, serta Wakil Gubernur Dinda yang berasal dari dunia politik di Bima, kini harus bekerja sama dalam sistem birokrasi yang kompleks.

“Iqbal ini dari Jakarta ke NTB. Begitu pun Umi Dinda dari politisi Bima ke Mataram. Sehingga pemerintah baru harus mengenal dan butuh waktu mengenal ASN dan birokrasi di Pemprov juga menjadi persoalan. Karena PNS ini juga gerbong dalam tanda kutip. Itu ibaratkan mesin lokomotif. Kalau satu ditarik maka rusak yang lainnya,” jelas Fahrul.

3. Fiskal Lemah di Daerah Berkategori Rendah

NTB masuk dalam kategori provinsi dengan kapasitas fiskal rendah, berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri. Dalam kondisi ini, upaya pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, hingga program sosial harus dilakukan dengan pengelolaan anggaran yang ekstra hati-hati.

“NTB ini termasuk kategori provinsi rendah, beda dengan Jawa Barat atau Jawa Timur… Ini data dari Kemendagri,” jelas Fahrul lagi.

4. Inpres 1/2025: Efisiensi Anggaran Jadi Tantangan Tambahan

Tantangan keempat berasal dari kebijakan nasional berupa Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN dan APBD. Peraturan ini berdampak langsung terhadap kemampuan belanja daerah dalam membiayai program prioritas.

“Kebijakan efisiensi anggaran. Ini juga menjadi tantangan Iqbal-Dinda,” tegasnya.

Isu Viral di NTB Warnai 100 Hari Pertama Iqbal-Dinda

Fahrul juga menyoroti maraknya isu-isu publik yang menjadi bahan perbincangan hangat di media sosial, terutama di platform TikTok, Facebook, dan WhatsApp. Ia menyebut, dalam kurun waktu 3–4 minggu, masyarakat NTB terus memperbincangkan beberapa isu utama yang menyita perhatian publik.

Isu-isu hangat tersebut antara lain:

• Kebijakan Satu Pintu Informasi Pemprov NTB

• Meritokrasi dan Seleksi Jabatan ala Iqbal-Dinda

• Rencana Hak Interpelasi DPRD soal DAK

• Ranperda Penataan dan Perampingan OPD

• Kasus Pencabulan oleh Oknum Ponpes di Lombok Barat

• Persiapan NTB sebagai Tuan Rumah PON 2028

• Perombakan Manajemen Bank NTB Syariah

• Pembentukan PPS untuk Pemilu 2029

• Pertumbuhan Ekonomi NTB yang masih -1,47%

• Kinerja Komunikasi Publik Pemerintah Provinsi NTB

Editor : Purnawarman