LOMBOK, iNewsLombok.id - Ketua Pansus Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB), Hamdan Kasim, mengungkap hasil rapat Pansus OTK pada Senin (2/6/2025). Dari delapan fraksi di DPRD NTB, tujuh fraksi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diinisiasi Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal terkait penyusunan SOTK baru. Hanya Fraksi PPP yang tidak hadir dalam rapat tersebut.
“Pansus tadi dihadiri mayoritas. Kita sepakat tujuh fraksi setuju terhadap inisiatif Gubernur soal SOTK,” tegas Hamdan Kasim.
Berita populer lainnya DPW Partai Nasdem NTB Dirombak, Mori Hanafi: Politik Harus Sentuh Kebutuhan Rakyat.
Berikut berita populer yang dirangkum iNewsLombok.id, Selasa (3/6/2025)
1. 7 Fraksi DPRD NTB Setujui Perda SOTK Inisiatif Gubernur Iqbal, PPP Absen
Ketua Pansus Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB), Hamdan Kasim, mengungkap hasil rapat Pansus OTK pada Senin (2/6/2025). Dari delapan fraksi di DPRD NTB, tujuh fraksi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diinisiasi Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal terkait penyusunan SOTK baru. Hanya Fraksi PPP yang tidak hadir dalam rapat tersebut.
“Pansus tadi dihadiri mayoritas. Kita sepakat tujuh fraksi setuju terhadap inisiatif Gubernur soal SOTK,” tegas Hamdan Kasim.
2. DPW Partai Nasdem NTB Dirombak, Mori Hanafi: Politik Harus Sentuh Kebutuhan Rakyat
Langkah baru dalam dinamika politik daerah resmi dimulai. Mori Hanafi kini secara sah ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Penugasan ini menjadi bagian dari strategi konsolidasi nasional Partai NasDem dalam menyongsong kontestasi politik mendatang, khususnya Pemilu 2029.
Penunjukan Mori Hanafi sebagai ketua wilayah bukanlah keputusa8n sembarangan. Selain menjabat sebagai Anggota Komisi V DPR RI Dapil NTB I, ia dikenal sebagai politisi progresif yang vokal dalam mendorong pembangunan infrastruktur, peningkatan konektivitas antarwilayah, dan pemerataan layanan publik, terutama di kawasan Indonesia Timur.
3. 100 Hari Kerja Iqbal-Dinda Dikritik, Ini Respons Elegan Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri
Dalam momentum 100 hari kerja pasangan Gubernur NTB H. Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur Indah Dhamayanti Putri (Dinda), beragam masukan dan kritik mulai bermunculan dari berbagai kalangan masyarakat, terutama melalui diskusi terbuka seperti mimbar bebas dan forum kampus.
Menanggapi hal ini, Wakil Gubernur NTB memberikan respon terbuka dan elegan melalui unggahan Facebook pribadinya, @LangkahIDP.
4. Harga BBM Hari Ini di NTB dan Seluruh Indonesia, Cek Rinciannya!
Update harga BBM Pertamina per Selasa, 3 Juni 2025 penting diketahui masyarakat, khususnya yang akan beraktivitas atau melakukan perjalanan jarak jauh. Penyesuaian harga ini dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan Keputusan Menteri ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022, menggantikan Kepmen ESDM No. 62 K/12/MEM/2020.
Penyesuaian mulai berlaku per 1 Juni 2025, dan mencakup jenis BBM nonsubsidi seperti Pertamax, Pertamax Turbo, Pertamax Green 95, Dexlite, dan Pertamina Dex. Adapun untuk jenis BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Bio Solar, harganya masih tetap stabil masing-masing di angka Rp10.000 per liter dan Rp6.800 per liter.
5. Ekonom PKAEN: 100 Hari Gubernur Iqbal Menunjukkan Ekonomi NTB Tumbuh, Tapi Petani Tertekan
Masa kerja 100 hari Gubernur NTB periode 2024–2029 Lalu Muhamad Iqbal menuai penilaian positif dari kalangan akademisi. Direktur Pusat Kajian dan Analisis Ekonomi Nusantara (PKAEN), Edo Segara Gustanto, menyebutkan bahwa arah pembangunan ekonomi NTB dalam periode awal ini mulai memperlihatkan kemajuan yang nyata, terutama dari sisi pertumbuhan industri.
Namun, ia juga menekankan pentingnya mengatasi berbagai tantangan struktural yang masih menjadi penghambat.
Editor : Purnawarman
Artikel Terkait
