LOMBOK, iNewsLombok.id - Masa kerja 100 hari Gubernur NTB periode 2024–2029 Lalu Muhamad Iqbal menuai penilaian positif dari kalangan akademisi. Direktur Pusat Kajian dan Analisis Ekonomi Nusantara (PKAEN), Edo Segara Gustanto, menyebutkan bahwa arah pembangunan ekonomi NTB dalam periode awal ini mulai memperlihatkan kemajuan yang nyata, terutama dari sisi pertumbuhan industri.
Namun, ia juga menekankan pentingnya mengatasi berbagai tantangan struktural yang masih menjadi penghambat.
“Pertumbuhan ekonomi NTB cukup menggembirakan, terutama pada sektor industri pengolahan yang tumbuh signifikan. Ini sinyal bahwa industrialisasi lokal mulai menunjukkan hasil,” ujarnya kepada media, Senin (2/6/2025).
Pertumbuhan Ekonomi Stabil, Tapi Inflasi dan NTP Perlu Perhatian
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) NTB, pada triwulan I 2024, ekonomi NTB tumbuh sebesar 4,75% year-on-year, dipacu oleh kontribusi sektor pengolahan dan konstruksi. Namun, inflasi tahunan per Maret 2024 mencapai 3,63%, dengan kelompok makanan dan minuman sebagai penyumbang terbesar inflasi.
Hal ini mempengaruhi daya beli, khususnya di sektor pertanian. Lebih lanjut, Nilai Tukar Petani (NTP) tercatat menurun menjadi 120,88, turun 3,83% dibandingkan bulan sebelumnya.
Penurunan ini dianggap sinyal melemahnya posisi petani dalam menghadapi biaya produksi dan harga jual hasil panen.
“Turunnya NTP menunjukkan petani menghadapi tekanan biaya produksi yang tidak diimbangi kenaikan harga jual hasil panen. Pemerintah harus memastikan stabilitas harga pupuk dan jalur distribusi tetap efisien,” tegas Edo.
Target Investasi NTB 2024 Dinilai Realistis
Edo juga mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi NTB dalam mendorong investasi masuk. Target investasi NTB tahun 2024 sebesar Rp26,95 triliun dinilai rasional, apalagi realisasi investasi tahun sebelumnya tercatat mencapai Rp39,89 triliun, melebihi target nasional.
Meski demikian, Edo memberi catatan penting agar capaian investasi tersebut tidak hanya mengejar angka, tetapi juga memberikan dampak riil bagi tenaga kerja lokal, UMKM, dan keberlanjutan lingkungan.
“Yang harus dijaga adalah kualitas investasi. Jangan hanya mengejar angka, tapi mengabaikan nilai tambah untuk ekonomi lokal, termasuk tenaga kerja, pelaku UMKM, dan lingkungan,” ujar alumnus Universitas Islam Indonesia (UII) ini.
100 Hari: Fondasi Penguatan Kebijakan dan Komunikasi Publik
Edo menyebut bahwa fase 100 hari kerja merupakan waktu krusial untuk membangun fondasi kebijakan yang kuat. Ia menyoroti bahwa keberhasilan dalam menata sinkronisasi perencanaan dan pengendalian inflasi akan berdampak pada keberhasilan jangka menengah dan panjang.
“Masyarakat NTB menaruh harapan besar. Pemerintah daerah perlu menjaga konsistensi kebijakan dan memperkuat komunikasi publik agar masyarakat tahu arah dan hasil kerja yang sedang dibangun,” tutupnya.
Editor : Purnawarman
Artikel Terkait
