JAKARTA, iNewsLombok.id – Menjelang rencana unjuk rasa yang akan digelar di depan Gedung DPR dan Kementerian Perhubungan pada hari ini Senin, 20 Mei 2025, oleh kelompok yang mengatasnamakan pembela kepentingan driver ojek online (ojol), Koalisi Ojol Nasional (KON) memberikan pernyataan tegas.
Ketua Presidium KON, Andi Kristyanto, mengimbau seluruh mitra pengemudi ojol untuk tidak terprovokasi oleh gerakan yang tidak jelas motif dan arah perjuangannya.
Dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta pada Sabtu (17/5/2025), Andi menyampaikan bahwa kebebasan berpendapat memang dilindungi oleh Pasal 28 UUD 1945.
Namun, menurutnya, hak tersebut harus dijalankan secara santun, bertanggung jawab, dan tidak boleh dipaksakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
"Setiap warga negara berhak mengemukakan pendapat secara lisan, tulisan, atau melalui cara lain yang diperbolehkan undang-undang, termasuk unjuk rasa. Namun, aksi tersebut harus dilakukan dengan cara yang benar, santun, dan tidak memaksakan kepentingan pribadi atau kelompok," tegas Andi.
Waspadai Motif Tersembunyi di Balik Aksi
Andi Kristyanto juga mengingatkan rekan-rekan ojol untuk menganalisis secara kritis motif di balik ajakan aksi ini. Ia meminta agar para pengemudi tidak terjebak dalam narasi populis yang bisa merugikan diri sendiri maupun komunitas ojol secara umum.
"Kami menghimbau rekan-rekan ojol tidak terjebak pada agenda yang menyesatkan. Jika ada metode aksi yang merugikan, seperti pemaksaan offbid dan sweeping keras, hal itu harus ditolak karena malah merugikan ojol," ujarnya.
Lebih lanjut, ia menyinggung upaya politisasi isu ojol oleh segelintir pihak yang mengaku sebagai pejuang hak-hak driver, tetapi dalam praktiknya justru memperkeruh suasana dan memicu kebijakan aplikator yang lebih menekan.
"Mereka yang menjadi sumber kegaduhan ini kini berlagak pahlawan dengan mendorong ojol melakukan unjuk rasa di jalanan," tambahnya.
THR dan Politisasi Isu Ojol: Siapa Diuntungkan?
Salah satu isu yang sempat memanas sebelumnya adalah tuntutan pemberian tunjangan hari raya (THR) kepada driver ojol, yang menurut Andi tidak memperhitungkan realitas operasional aplikator dan malah berdampak negatif bagi mitra sendiri.
Ia menduga, isu THR ini turut dimanfaatkan sebagai alat tekanan politik terhadap pemerintah dan perusahaan aplikasi.
Menurut pengamatan KON, tak sedikit agenda unjuk rasa sebelumnya yang berujung pada konflik horizontal antarojol sendiri, termasuk pemaksaan berhenti order (offbid), intimidasi di lapangan, hingga potensi rusaknya fasilitas umum.
Ajakan KON: Tolak Politisasi, Pilih Dialog
Sebagai alternatif, Koalisi Ojol Nasional menekankan pentingnya jalur komunikasi dan dialog formal dengan perusahaan dan pemerintah ketimbang aksi jalanan yang cenderung destruktif.
"Kami berharap kawan-kawan ojol menolak ajakan unjuk rasa dari mereka. Kami tegaskan, jangan ada politisasi ojol!" seru Andi.
Ia juga memastikan bahwa KON selalu terbuka untuk menjembatani komunikasi antara mitra ojol dengan para pemangku kebijakan secara rasional dan konstitusional, dengan mengedepankan aspirasi nyata, bukan agenda tersembunyi.
Antisipasi Keamanan & Koordinasi
Pihak keamanan di DKI Jakarta telah mengantisipasi potensi gangguan dari aksi tersebut dengan menyiagakan personel pengamanan tambahan di sekitar Gedung DPR dan Kemenhub.
Di sisi lain, sejumlah komunitas ojol menyatakan tidak akan ikut aksi, dan menyuarakan agar fokus tetap pada pekerjaan harian untuk menafkahi keluarga.
Beberapa asosiasi lokal ojol bahkan mengeluarkan pernyataan terbuka bahwa aksi 20 Mei bukan representasi resmi aspirasi komunitas driver di lapangan, melainkan diduga digerakkan oleh kelompok luar dengan kepentingan terselubung.
Editor : Purnawarman
Artikel Terkait
