Ekonom: UU BUMN 2025 Berpotensi Pangkas Peran KPK, Picu Krisis Kepercayaan Investor

Ia menambahkan, regulasi baru ini juga dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap profesionalisme manajemen BUMN, terutama di tengah sorotan atas kinerja dan transparansi keuangan sejumlah BUMN besar.

Edo mendesak agar pemerintah segera menyusun aturan turunan yang tetap menjamin peran pengawasan eksternal yang kuat, termasuk KPK dan BPK, dalam menjaga integritas pengelolaan keuangan BUMN.

“Kalau pemerintah ingin ekonomi tumbuh dan investor yakin menanamkan modal, maka fondasi tata kelola harus diperkuat, bukan justru dikaburkan oleh undang-undang,” pungkas Edo.

Editor : Purnawarman