LOMBOK, iNewsLombok.id – Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD NTB, Indra Jaya Usman (IJU), menyoroti membengkaknya belanja lewat tahun di beberapa Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), terutama RSUD NTB, yang mengalami kelebihan belanja hingga Rp193 miliar pada tahun 2024.
“Hutang ini ditengarai sebagai kelebihan belanja, karena tidak ada dalam Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) tahun 2024,” ujar IJU, Rabu (12/2/2025).
Audit Inspektorat dan BPKP Diperlukan
IJU meminta agar Inspektorat NTB dan BPKP melakukan pemeriksaan khusus terhadap belanja lewat tahun ini, bukan sekadar audit untuk melegalkan hutang dalam APBD 2025.
“Ini seperti masalah yang terus berulang. Saya khawatir ada indikasi fraud dalam pengelolaan anggaran,” tegasnya.
Menurutnya, sebagian besar hutang tersebut berasal dari pembayaran obat-obatan dan barang medis habis pakai, yang sulit diaudit karena sifatnya yang langsung digunakan.
“Jenis barang seperti ini ibarat jin, karena habis pakai dan sulit diverifikasi keberadaannya,” tambahnya.
Hutang BLUD NTB Terus Membengkak
Masalah kelebihan belanja ini juga terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Pada 2023, RSUD NTB memiliki hutang sebesar Rp38 miliar, yang kini melonjak drastis.
Tak hanya RSUD NTB, dua BLUD lain juga menyisakan hutang besar: RSUD HL Manambai Abdul Kadir: Rp20,6 miliar, RS Mandalika: Rp4,1 miliar.
IJU juga menyoroti lambannya progres pembangunan RS Mandalika, yang baru mencapai 55,8 persen.
Pendapatan BLUD NTB Tidak Capai Target
Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD NTB, M. Nashib Ikroman (Acip), menyoroti pendapatan BLUD yang tidak mencapai target.
Pada 2024, RSUD NTB hanya merealisasikan pendapatan sebesar Rp560,99 miliar atau 85,96 persen dari target Rp652,6 miliar.
“Jika benar ada kelebihan belanja Rp193 miliar, ini sangat membebani APBD dan mengganggu program prioritas lainnya. Apalagi saat ini ada kebijakan efisiensi sesuai Instruksi Presiden,” ujar Acip.
Hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan BPKAD menunjukkan bahwa total belanja lewat tahun yang menjadi hutang mencapai Rp265 miliar, dengan sebagian besar berasal dari hutang BLUD.
Jika ditambahkan dengan pemangkasan dana transfer pusat sebesar Rp147 miliar dan cicilan hutang daerah Rp80 miliar, total beban APBD NTB 2025 yang tersedot untuk BLUD dan kewajiban lainnya bisa mencapai lebih dari Rp800 miliar.
“Saya sudah mengusulkan rapat gabungan komisi khusus terkait BLUD ini. Mudah-mudahan segera terlaksana,” pungkasnya.
Editor : Purnawarman
Artikel Terkait
