"Seharusnya ada pengawasan ketat terhadap jukir, terutama yang liar. Satu titik parkir sering kali dikelola lebih dari satu jukir dalam sehari, ini perlu ditertibkan. Kita juga perlu tahu setoran untuk tiap jenis parkir—Tipe A, B, dan C," tegasnya.
Menurutnya, hingga kini data setoran retribusi parkir tidak pernah dipublikasikan secara transparan. Ia khawatir ada oknum yang bermain dalam pengelolaan parkir di Kota Mataram.
Nando meminta Wali Kota Mataram meninjau kembali kebijakan kenaikan tarif parkir, karena dinilai membebani masyarakat tanpa ada perbaikan layanan.
"Pak Wali harus mengevaluasi kebijakan ini. Jangan sampai rakyat yang dikorbankan hanya karena target PAD tidak tercapai," ujarnya.
Sebagai solusi, Nando mengusulkan agar pemerintah membentuk BUMD khusus yang menangani retribusi parkir agar lebih profesional, transparan, dan mampu meningkatkan PAD Kota Mataram tanpa membebani masyarakat.
Editor : Purnawarman
Artikel Terkait
