MATARAM, iNewsLombok.id - Pengamat Politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, Dr Agus menilai bahwa bila Bupati Lombok Tengah H Lalu Pathul Bahri (LBP) yang sekarang jadi Ketua DPD Gerindra NTB dan Bupati Bima Hj Indah Damayanti Putri ( IDP) yang juga kader Partai Golkar maju berpasangan sebagai Calon Gubernur (Cagub) dan Wakil Gubernur (Cawagub) di pilgub NTB 2024 memiliki modal politik dan massa yang loyal. Namun itu masih harus dibuktikan di pileg februari 2024 nanti.
"Saya kira ada dua modalitas politik yang dimiliki kedua Bupati ini untuk maju sebagai paslon Gubernur dan Wakil Gubernur November 2024. Pertama modalitas partai politik. Meskipun saya tekankan disini kita harus menunggu hasil Pemilu 14 Februari 2024, namun berkaca dari Pemilu 2019 kedua partai ini merupakan partai dengan perolehan kursi signifikan di DPRD, " terang Agus, Senin (21/8/2023).
Agus juga menyebut bahwa hasil pileg ini sangat menentukan karena syarat mendaftar adalah ditentukan hasil pemilu 2024.
"Sekali lagi kita harus menunggu hasil Pemilu 14 Februari 2024, sebab basis perhitungan persyaratan partai mendaftarkan pasangan calon kepala daerah adalah hasil Pemilu 14 Februari 2024,"ungkap Agus.
Agus menyebut dua bupati ini akan diuji oleh partainya apakah mampu mendongkrak elektoral partainya di pileg serentaj nanti. Bisa dipastikan tiket itu akan mulus didapat.
"Tentu saja kedua Bupati ini akan diuji oleh partainya masing-masing, jika berhasil mendongkrak electoral partai untuk Pemilu DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten dan Kota, maka tiket untuk maju sebagai pasangan calon terbuka lebar. Saya melihat saat ini semua DPP akan menggunakan panggung politik Feberuari 2024 untuk menguji kadernya layak atau tidak disuruh naik ke panggung politik pilkada November 2024,"terang Agus.
Kedua menurut Peneliti di Pusat Studi Demokrasi dan Kebijakan Publik (PusDeK) UIN Mataram ini bahwa modal kedua adalah kedua Bupati ini sama-sama sudah merawat massanya di kabupaten masing-masing dan secara geopolitik cukup representatif mewakili pulau Lombok dan pulau Sumbawa.
"Posisi mereka sebagai Bupati yang tidak berhenti pada September tahun 2023 ini (berbeda dengan Lombok Barat, Lombok Timur dan Kota Bima) merupakan modalitas politik yang sangat strategis,"ungkap Agus.
Editor : Purnawarman
Artikel Terkait
