MATARAM, iNewsLombok.id - Gubernur NTB Zulkieflimansyah melantik langsung Kepala Dinas PUPR NTB yang sebelumnya dijabat Ridwansyah karena masuk pensiun Juli 2024 lalu kini dijabat oleh Ir H Muhammad Rum, Senin (03/7/2023), saat mutasi dengan sejumlah pejabat lainnya.
Mantan Kadis DPMPTSP NTB ini menegaskan segera tancap gak dengan salah satu agenda kerja yang akan dilakukannya kedepan adalah memastikan infrastruktur vital yang angsung berdampak terhadap penghidupan dan kehidupan masyarakat secara umum.
“Kedua, memastikan infrastruktur tersebut mendukung investasi. Pemetaan terhadap daerah-daerah mana yang mendukung investasi itu nanti akan dipotensikan dengan melengkapi infrastrukturnya agar menjadi daya tarik bagi investor,” tegasnya.
Pria yang juga pernah memimpin BPBD NTB ini juga menegaskan perlunya agenda kerja yang ketiga adalah memastikan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap terjadinya bencana pada sebuah wilayah yang berpotensi dengan melakukan program-program pencegahan dengan penguatan infrastruktur.
“Orientasi infrastruktur yang akan kita bangun selain berpihak kepada masyarakat, berpihak kepada investasi juga infrastruktur yang berfungsi untuk mengantisipasi terjadinya bencana,” terangnya.
Rum mencontohkan infrastruktur yang perlu diperhatikan yang berpotensi menghadirkan investasi yakni projek kereta gantung menuju Gunung Rinjani.
Menurutnya, proyek kereta gantung merupakan investasi besar dan unik yang bisa mendatangkan keuntungan. Akses jalan disana menurutnya agak sempit dan akan diperluas.
Dirinya mengaku sudah bertemu Sekda Loteng untuk membahas bagaimana penanganan supaya tidak jalan sendiri. Begitu halnya infrastruktur di Pulau Sumbawa juga akan menjadi perhatiannya.
Salah satu contohnya menurutnya adalah potensi investasi di Lunyuk seperti adanya lahan penanaman Singkong untuk Pabrik Tapioka, yang lokasinya berada antara Pelabuan Badas dan Teluk Santong dan luasnya sekitar 200 hektare yang merupakan lahan milik Pemda setempat.
"Disana rawan longsor, inilah yang akan kita tuntaskan supaya tidak setengah-setengah penyelesaian infrastruktur pendukung dan harus benar-benar siap," paparnya.
Disinggung apakah bisa direalisasikan karena daerah defisit anggaran? Bagi Muhammad Rum, membangun infrastruktur itu tidak harus mengandalkan APBD, karena harus ada inisiatif seperti menyiapkan proposal untuk ke Kementerian Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) kaitan investasi.
"Selain di Kemen PUPR, bisa juga Kementerian Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Kita juga bisa cari stimulan di DPR RI, ada perwakilan disana," tutupnya.
Editor : Purnawarman
Artikel Terkait
