“Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan ini akan menjadi panduan dalam kehidupan masyarakat kami yang beragam. Akan menambah wawasan bagaimana masyarakat kami hidup bertetangga dan bagaimana hidup bersosial,” kata Fuad.
Sementara itu, dalam pemaparannya Prof Gatot Dwi Hendro menyampaikan pentingnya internaliasi nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ketua Program Studi S3 Fakultas Hukum Unram ini melihat ada hubungan yang tidak terpisahkan antara Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika.
Pancasila adalah landasan ideologi bangsa, alat pemersatu bangsa, sekaligus sebagai sumber dari segala sumber hukum Indonesia.
"Menjaga dan merawat Pancasila itu, bukan hanya dengan dihafalkan tapi harus di ejawantahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini karena Pancasila sesuai kata Bung Karno diambil dari jiwa bangsa," tegas dia.
Prof Gatot mengaku, kristalisasi Pancasila dan UUD 1954 itu, tercermin dalam pluralisme warga. Kata dia, dalam ajaran agama Islam, terkandung makna bahwa keberagaman itu adalah sebuah rahmat.
Untuk itu, sebagai sebuah entitas bangsa plural, tentunya jika ada pihak-pihak tertentu yang menjadikan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) sebagai isu komoditas politik, masyarakat diharapkan tidak kepancing pada hal itu.
“Pilihan idiologi Pancasila yang sudah dirumuskan oleh para pendiri bangsa Indonesia, sudah sangat komplit dan sangat brilian dalam mengatur berbagai sendiri kehidupan warganya,” imbuhnya.
Salah satunya, pada rumusan Sila Pertama, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa. Itu artinya, bangsa Indonesia, sudah sangat yakin pada Tuhan. Prof Gatot pun memuji kiprah Anggota DPR RI H Rachmat dan partainya PDI Perjuangan yang dinilai konsisten dalam menjaga pondasi bangsa, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika selama ini.
Pada kesempatan yang sama Dr Alfin Syahrin menegaskan, keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa, justru konsepnya digali berdasarkan nilai luhur bangsa Indonesia.Karena itu, perbedaan itu bukan sumber perpecahan tapi menjadi falsafah bangsa.
“Kalau ingin bangsa kita terus menghormati nilai luhur bangsa, maka jadikanlah perbedaan itu sebuah khazanah untuk memperkaya dan memperkuat jati diri khazanah bangsa Indonesia,” tandas Alfin Syahrin.
Sedangkan Hakam Ali Niazi banyak menyampaikan bahwa sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan ini dalam sejarah perjalanannya digagas oleh almarhum Taufiek Kiemas semasa menjadi Ketua MPR RI. Tokoh yang merupakan suami Presiden ke-5 RI Hj Megawati Soekarnoputri tersebut menilai bahwa seluruh masyarakat perlu terus menerus diberi pemahaman tentang Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.
Sehingga saat ini, seluruh Anggota DPR RI yang juga Anggota MPR RI memiliki kewajiban konstitusional untuk menyosialisasikan Empat Pilar Kebangsaan tersebut. Selain itu, Hakam juga menyampaikan bagaimana kedekatan Bung Karno dengan tokoh-tokoh Islam. Tidak hanya tokoh-tokoh Islam di Tanah Air. Bahkan dengan tokoh-tokoh Islam di dunia.
Namun, Bung Karno dan PDIP acap difitnah antiislam. Bahkan semasa Orde Baru, Bung Karno dinarasikan seperti antiislam, antiulama, dan lainnya. Hakam menyampaikan bagaimana Bung Karno belajar Islam dari HOS Tjokroaminoto, dari pahlawan nasional yang juga pendiri Muhammadiyah KH Ahmad Dahlan, hingga pahlawan nasional yang juga Hadratussayikh Nahdlatul Ulama KH Hasyim Asy'ari.
Sejarah mencatat, Bung Karno bahkan saat digelarnya Konferensi Asia Afrika, mendapat gelar kehormatan sebagai pendekar pembebas bangsa-bangsa Islam. Sebab, Indonesia melalui Bung Karno punya peran penting bagi kemerdekaan bangsa Islam dunia, seperti Maroko, Tunisia, Aljazair, Sudan, dan lain-lain.
Bung Karno juga memperjuangkan agar Universitas Al-azhar di Kairo, Mesir, sebuah kampus yang melahirkan banyak tokoh-tokoh Islam dunia agar tidak ditutup. Bung Karno menyampaikan pesan itu kepada Presiden Mesir kala itu Gamal Abdul Nasir yang memang berniat menutup perguruan tinggi tertua di dunia tersebut.
Hasilnya, meski sempat masygul, Gamal Abdul Nasir menuruti permintaan Bung Karno, dan Universitas Al Azhar, eksis hingga saat ini. Setelah pemaparan dari para pemateri, dilakukan dialog dan tanya jawab oleh hadirin yang hadir. Sosialisasi sendiri dihadiri oleh para kepala dusun, anggota BPD, LKMD, lembaga-lembaga desa, tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh masyarakat.
Dalam kegiatan ini terlihat hadir Ketua DPC PDIP Lombok Barat Lalu Muhammad dan Sekretaris DPC Nyoman Widiarsana. Kemudian Calon Legislatif DPRD NTB dan pengurus DPD PDIP NTB Hj Endang Yuliati , Oka Jelantik dan Caleg DPRD Lombok Barat dapil Batu Layar dari PDIP Siti Nur Arinang dan Fuad.
Editor : Purnawarman
Artikel Terkait
