Sidang Dugaan Mafia Tanah Hadirkan Mantan Kepala Bapenda Lombok Barat

 "Bagaimana kalau tidak ada sertifikat tetapi ada surat akta jual beli, apakah bisa?,"tanya Al Ayyubi.

Saksi tetap dengan pendapatnya bahwa harus ada sertifikat bagi pemohon SPPT.

"Harus ada sertifikat,"ujarnya.

Selesai saksi memberikan keterangan, Ketua Majelis Hakim Musleh mencoba meluruskan. Bahwa setahunya dia untuk penerbitan SPPT tidak harus ada sertifikat. Sebab di Indonesia ini sebagain besar masyarakat belum memiliki sertifikat.

"Kalau harus punya sertifikat dong sudah ngurusnya. Sementara di Indonesia ini termasuk di Jawa yang sudah maju masih banyak belum memiliki sertifikat. Itu sebabnya presiden itu ada program bagi-bagi Prona," tuturnya.

Hakim anggota Mahyudin juga mengingatkan saksi untuk teliti menerbitkan SPPT. Sebab saat ini sedang maraknya mafia tanah di Indonesia. Termasuk di Lombok. Para mafia ini melakukan berbagai macam cara untuk mendapatkan keuntungan pribadi meskipun dengan merugikan orang lain.                

"Saudara sebagai pejabat harus hati-hati," pinta anggota majelis hakim Mahyudin.

Editor : Dewi Ayu Tri Anjani