Jalan Provinsi NTB Rusak Parah di Bima, Pemuda Muhammadiyah Ancam Boikot

BIMA, iNewsLombok.id - Kerusakan sejumlah ruas jalan provinsi di Kabupaten Bima kembali menjadi sorotan. Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Bima mendesak Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) segera memperbaiki ruas jalan yang rusak parah sebelum memasuki musim hujan.

Ruas jalan di wilayah Soromandi, Ambalawi-Wera, Monta, dan sejumlah titik lainnya merupakan akses penting bagi aktivitas masyarakat. Namun, di beberapa lokasi, kondisi jalan mengalami kerusakan berupa lubang, permukaan bergelombang, hingga badan jalan yang mulai mengalami penurunan.

Ketua Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Bima, Dr. Hajairin, meminta Pemprov NTB memberikan perhatian serius melalui alokasi anggaran dalam APBD Perubahan 2026.

“Jalan ini digunakan setiap hari oleh masyarakat. Kami berharap pemerintah Provinsi NTB segera turun tangan karena kondisi jalan semakin memprihatinkan, apalagi sebentar lagi musim Hujan,” ujar Ketua Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Bima, Dr Hajairin, Senin (31/8/2026).

Menurut Hajairin, kerusakan jalan tidak hanya menghambat mobilitas masyarakat, tetapi juga meningkatkan risiko kecelakaan, terutama bagi pengguna sepeda motor.

Kondisi tersebut dinilai semakin berbahaya ketika hujan turun. Lubang dan permukaan jalan yang rusak dapat tertutup genangan air sehingga menyulitkan pengendara mengetahui kondisi jalan di depannya.

“Kami berharap pemerintah tidak hanya melakukan penanganan sementara, tetapi juga memperbaiki ruas jalan secara menyeluruh agar dapat digunakan dengan aman dan nyaman dalam jangka panjang,” tegasnya.

Minta Perbaikan Bukan Sekadar Tambal Sulam

Hajairin menegaskan, masyarakat membutuhkan pembangunan jalan yang berkualitas dan memiliki daya tahan, bukan sekadar penanganan sementara.

“Kami bukan hanya meminta jalan ditambal, tetapi berharap ada perbaikan yang benar-benar berkualitas dan tahan lama,” ungkapnya dengan nada kecewa.

Ia meminta pemerintah memastikan pekerjaan konstruksi dilakukan sesuai standar teknis sehingga ruas jalan tidak kembali mengalami kerusakan dalam waktu singkat.

Menurutnya, jalan provinsi memiliki peran penting karena menghubungkan sejumlah wilayah sekaligus menunjang aktivitas ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan distribusi barang.

Ancam Boikot Jalan Rusak

Desakan Pemuda Muhammadiyah juga disertai ancaman aksi apabila pemerintah tidak memberikan kepastian mengenai penanganan jalan tersebut.

Hajairin mengatakan masyarakat dapat melakukan aksi protes dengan memboikot sejumlah titik jalan yang mengalami kerusakan parah.

“Apabila dalam waktu dekat ini tidak ada kejelasan melalu APBD Provinsi Perubahan, maka jangan salahkan kami dan masyarakat akan memboikot pada beberapa titik jalan yang rusak parah saat ini,” tegasnya.

Ia berharap pemerintah provinsi segera memberikan kepastian mengenai ruas jalan yang akan menjadi prioritas perbaikan melalui APBD Perubahan 2026.

DPRD NTB Dukung Perbaikan

Anggota DPRD NTB Muhammad Aminurlah menyatakan mendukung tuntutan Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Bima. Ia meminta kondisi infrastruktur jalan di wilayah tersebut menjadi perhatian pemerintah provinsi.

“Saya mendukung, dan ini harus jadi perhatian pemerintah provinsi,” ungkapnya.

Sorotan tersebut muncul ketika Pemprov NTB dan DPRD NTB tengah membahas Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Dalam rancangan perubahan KUA dan PPAS yang disampaikan pada 18 Agustus 2026, belanja daerah direncanakan sekitar Rp6 triliun, meningkat sekitar Rp269 miliar atau 4,69 persen dibandingkan APBD murni 2026.

Pemprov NTB menyebut perubahan anggaran tersebut disusun dengan mempertimbangkan keterbatasan fiskal dan penyesuaian kemampuan pendapatan daerah. Karena itu, penentuan prioritas belanja menjadi salah satu bagian penting dalam pembahasan APBD Perubahan 2026.

Kerusakan Jalan Bima-Dompu Capai 50 Kilometer

Persoalan kerusakan jalan provinsi di kawasan Bima dan sekitarnya sebelumnya juga telah mendapat perhatian pemerintah daerah.

Data yang disampaikan Kepala Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi (BPJP) Wilayah Sumbawa Dinas PUPR Perkim NTB pada April 2026 menunjukkan kerusakan jalan provinsi di Kabupaten Bima, Kota Bima, dan Kabupaten Dompu mencapai sekitar 50 kilometer dari total panjang jaringan sekitar 309 kilometer.

Kebutuhan anggaran untuk menangani kerusakan tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp250 miliar, dengan asumsi kebutuhan rata-rata sekitar Rp5 miliar per kilometer. Karena keterbatasan anggaran, penanganan dilakukan secara bertahap berdasarkan skala prioritas.

Sejumlah titik yang sebelumnya disebut mengalami kerusakan antara lain Langgudu, Simpasai, Parado, Karumbu, hingga Wera. Kondisi tersebut menunjukkan persoalan infrastruktur jalan di kawasan Bima-Dompu membutuhkan penanganan yang tidak hanya bersifat sementara.

Ancaman Hujan dan Bencana

Kekhawatiran Pemuda Muhammadiyah terhadap kondisi jalan menjelang musim hujan juga memiliki alasan. Sejumlah wilayah di Kabupaten Bima sebelumnya mengalami gangguan infrastruktur akibat hujan dan banjir.

Pada Maret 2026, BPBD Provinsi NTB mencatat banjir terjadi di Desa Sai, Kecamatan Soromandi, Desa Bala, Kecamatan Wera, dan Desa Talabiu, Kecamatan Woha. Banjir tersebut berdampak terhadap rumah warga, akses jalan, serta sejumlah infrastruktur.

Kondisi tersebut menjadi pengingat pentingnya kesiapan infrastruktur menghadapi cuaca ekstrem. Jalan yang sudah mengalami kerusakan dapat semakin cepat memburuk apabila diterpa hujan dengan intensitas tinggi dan genangan.

Selain perbaikan fisik, pemerintah juga perlu memastikan sistem drainase, bahu jalan, serta struktur pendukung lainnya berfungsi dengan baik agar jalan yang telah diperbaiki tidak kembali cepat rusak.

Bagi Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Bima, pembahasan APBD Perubahan 2026 menjadi momentum untuk memastikan kebutuhan masyarakat di wilayah timur NTB masuk dalam skala prioritas pembangunan.

Desakan tersebut kini menunggu respons konkret Pemprov NTB, terutama mengenai ruas jalan yang akan diperbaiki, besaran anggaran yang dialokasikan, serta jadwal pengerjaan di lapangan.

Editor : Purnawarman