Kebakaran Sade, Banggar DPRD NTB Desak Gubernur Iqbal Segera Gunakan Dana BTT

LOMBOK, iNewsLombok.id – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB), H Muhammad Aminurlah, meminta Pemerintah Provinsi NTB tidak berlama-lama memberikan bantuan kepada warga terdampak kebakaran di Desa Adat Sade, Kabupaten Lombok Tengah.

Kebakaran yang terjadi pada Sabtu malam (22/8/2026) tersebut menghanguskan sekitar 150 rumah dan berdampak terhadap sekitar 700 kepala keluarga (KK), berdasarkan data yang disampaikan Aminurlah.

Baca Juga

DPM Unram Desak KPK Usut Dugaan Penyalahgunaan Dana BTT NTB Rp484 Miliar yang Raib dari LHP BPK RI

Pernyataan tersebut disampaikan Aminurlah sebagai respons terhadap penjelasan Juru Bicara Gubernur NTB, H Aksanul Khalik, yang menyebut penggunaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) tidak serta-merta harus dilakukan secepatnya untuk penanganan kebakaran di Sade.

Menurut Aminurlah, pemerintah daerah sebenarnya memiliki ruang untuk segera mengalokasikan anggaran penanganan bencana. Jika anggaran belum tersedia pada pos yang tepat, menurut dia, dapat dilakukan pergeseran sesuai mekanisme yang berlaku.

"Uangnya ada bisa langsung digunakan, tidak perlu menunggu perubahan APBD. Kalau tidak ada dananya bisa langsung digeser, yang penting Gubernur bersurat ke Pimpinan DPRD NTB," ungkapnya, Senin (24/8/2026).

Baca Juga

DPRD NTB Bongkar Kejanggalan Proyek Jalan Lenangguar-Lunyuk, Klaim 100 Persen Dipertanyakan

Aminurlah menilai penanganan korban bencana semestinya menjadi prioritas pemerintah karena masyarakat membutuhkan bantuan segera, terutama mereka yang kehilangan tempat tinggal dan harta benda akibat kebakaran.

Ia juga mempertanyakan kebijakan pemerintah daerah yang dinilainya cepat memberikan bantuan ketika bencana terjadi di daerah lain, tetapi dianggap lamban ketika musibah terjadi di wilayah NTB sendiri.

"Untuk bencana NTT bisa dibawa (bantuan, red) uang dan yang lain. Untuk daerah sendiri tidak bisa, saya tidak tahu kenapa?," tegasnya.

Singgung Banjir Bandang Wera

Baca Juga

Perempuan Tak Lagi Terpinggirkan, DPRD NTB Perkuat Raperda Izin Tambang Rakyat

Aminurlah kemudian menyinggung penanganan pascabencana banjir bandang di Kecamatan Wera, Kabupaten Bima, yang terjadi pada Februari 2025.

Ia mengatakan dampak bencana tersebut masih dirasakan petani, khususnya akibat kerusakan lahan dan jaringan irigasi yang belum sepenuhnya tertangani.

"Warga harus membangun sendiri dari berhutang ke bundes. Syukur ada pokok-pokok pikiran kita sehingga bisa sedikit diperbaiki," terangnya.

Baca Juga

Sebaran PJU Dinilai Tak Merata di 2025, DPRD NTB Dorong Pengadaan 2026 untuk Semua Kabupaten

Ketua Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Nusa Tenggara Barat (PW GP Ansor NTB), Dr. Irpan Suriadiata, meminta Pemerintah Provinsi NTB bergerak cepat membantu pemulihan warga terdampak kebakaran di Dusun Sade, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah.

Irpan menyarankan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mempertimbangkan pemanfaatan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mendukung kebutuhan darurat dan proses pemulihan masyarakat korban kebakaran.

Dalam konteks penggunaan anggaran, Juru Bicara Gubernur NTB, Akhsanul Khalik menjelaskan bahwa Belanja Tidak Terduga (BTT) memang merupakan instrumen APBD yang dapat digunakan untuk menangani keadaan darurat dan kebutuhan mendesak. Namun, penggunaannya tetap harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca Juga

Gubernur Iqbal Bongkar 60 Persen ASN Eks Honorer dan Rekrut PPPK Baru, DPRD: Jangan Bebani APBD

“Regulasi memang memberikan ruang bagi pemerintah untuk bergerak cepat dalam keadaan darurat. Tetapi BTT tidak otomatis menjadi instrumen untuk membiayai seluruh kebutuhan yang muncul setelah suatu bencana. Kita harus membedakan antara penanganan kedaruratan dengan proses rehabilitasi dan rekonstruksi,” jelasnya.

Data resmi BPBD NTB mencatat banjir bandang menerjang Kecamatan Wera dan Ambalawi pada 2 Februari 2025 setelah hujan berintensitas tinggi memicu luapan air yang membawa material kayu dan batu. Sedikitnya 10 desa terdampak bencana tersebut.

Dampak terhadap sektor pertanian juga cukup besar. Data yang diberitakan pada 2025 menyebut sekitar 300 hektare lahan pertanian mengalami gagal panen.

Sementara itu, data Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB yang dikutip media menyebut 221 hektare tanaman padi mengalami puso dari total 258 hektare lahan terdampak pada 57 kelompok tani.

Pemerintah Provinsi NTB melalui BPBD sebelumnya juga telah menyalurkan bantuan kepada korban banjir Wera dan Ambalawi. BNPB memberikan dukungan Dana Siap Pakai sebesar Rp363,62 juta yang digunakan antara lain untuk bantuan logistik, makanan siap saji, hygiene kit, terpal, dan matras.

Aminurlah berharap pengalaman penanganan bencana di Wera tidak kembali terjadi dalam penanganan kebakaran Sade. Menurut dia, pemerintah harus bergerak cepat agar masyarakat yang kehilangan rumah dapat segera memperoleh kepastian bantuan dan dukungan untuk memulihkan kehidupan mereka.

Editor : Purnawarman