MBG Jadi Perhatian di NTB, FITRA Dorong Data Penerima Manfaat Lebih Akurat

LOMBOK, iNewsLombok.id - Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA) meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap konsep dan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Evaluasi tersebut dinilai penting agar program prioritas nasional itu berjalan efektif tanpa membebani keuangan negara.

Dorongan evaluasi muncul di tengah aksi dukungan terhadap keberlanjutan Program Strategis Nasional (PSN) MBG yang digelar di Mataram, Senin (22/6/2026). Massa aksi menilai program tersebut memiliki manfaat besar dalam meningkatkan kualitas gizi anak-anak dan ibu hamil, sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat.

Baca Juga

Pergantian Kepala BGN Diminta Jadi Momentum Perbaikan Sasaran Program Makan Bergizi Gratis

Namun, Wakil Sekretaris Jenderal Seknas FITRA, Ervyn Kaffah, menilai pembahasan MBG tidak bisa hanya dilihat dari sisi dukungan maupun penolakan. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan desain program dan mekanisme distribusinya benar-benar memberikan manfaat maksimal.

"Diskusinya kami kira itu tidak sederhana. Diskusinya itu adalah positioning MBG sendiri ini programnya itu mungkin konsepnya perlu ditinjau kembali," kata Ervyn, Selasa (23/6/2026).

Ervyn menyoroti penerapan skema universal dalam MBG yang mencakup penerima manfaat sangat luas. Ia menilai pemerintah perlu mempertimbangkan pendekatan berbasis kebutuhan agar kelompok yang paling membutuhkan mendapatkan prioritas.

Baca Juga

Program MBG Diproyeksi Serap Tenaga Kerja Lokal di Setiap Kecamatan

"Kan tidak harus skemanya universal. Karena dengan skema universal itu dia akhirnya menarik atau menghisap seluruh sumber daya untuk kepentingan lain yang sebenarnya wajib juga penanganannya oleh pemerintah," ujarnya.

Menurut dia, pemerintah telah memiliki berbagai basis data sosial yang dapat dimanfaatkan untuk menentukan kelompok penerima manfaat secara lebih terukur.

"Jadi perlu dilihat lagi apakah cakupan penerima manfaatnya itu segitu banyaknya? Atau memang kemudian ada skema-skema tertentu yang perlu dipikirkan targeted penerima manfaatnya," kata Ervyn.

Baca Juga

Warga Sembalun Sambut Antusias Program MBG, Upaya Konkret Lawan Stunting di NTB

Ia mencontohkan, siswa dari keluarga dengan kondisi ekonomi kurang mampu bisa menjadi kelompok prioritas dalam pelaksanaan program.

"Misalnya tidak harus seluruh penerima manfaat itu seluruh siswa, tapi cari yang desil berapa yang memang dia tidak mampu, datanya sudah ada," ujarnya.

FITRA Soroti Tata Kelola Program MBG

Selain soal sasaran penerima, FITRA juga mengingatkan pemerintah mengenai aspek tata kelola MBG. Ervyn menyebut transparansi, akuntabilitas, serta keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting agar program berjalan berkelanjutan.

Baca Juga

Program Makanan Bergizi Gratis Prabowo, Solusi Stunting dan Penggerak Ekonomi Desa di NTB

Menurutnya, pemerintah dapat mempertimbangkan berbagai model pelaksanaan, termasuk mempelajari skema program bantuan sebelumnya.

"Misalnya skemanya meniru yang kayak Inpres dulu. Itu juga boleh menurut saya, teorinya ada. Nah cuma balik lagi nanti soal tata kelolanya bagaimana?" katanya.

Ervyn menegaskan keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga bagaimana program tersebut mampu membuka ruang kolaborasi.

"Apakah itu kemudian menutup akses pihak lain untuk terlibat dalam pelaksanaan pembangunan itu yang perlu jadi refleksi dan diskusi," ujarnya.

Ia menambahkan, evaluasi bukan berarti menghentikan MBG, melainkan memperbaiki pelaksanaan agar manfaat program lebih terasa bagi masyarakat.

"Terus dipikirkan ulang konsep mengimplementasikannya. Itu yang penting menurut kami," pungkas Ervyn.

MBG Tetap Berjalan Meski Ada Penyesuaian Saat Libur Sekolah

Sementara itu, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Badan Gizi Nasional (BGN) Provinsi NTB, Fathul Gani, memastikan penghentian sementara pelayanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) selama libur sekolah bukan berarti Program MBG dihentikan.

Ia menjelaskan, distribusi makanan bergizi hanya menyesuaikan kondisi karena peserta didik tidak menjalankan aktivitas belajar di sekolah.

"Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan distop tetapi tidak diberikan selama libur sekolah," ungkap Fathul Gani, saat ditemui di Kantor Gubernur NTB.

Ia menegaskan fasilitas SPPG tetap harus dijaga dan digunakan sesuai fungsi pelayanan program, bukan untuk kegiatan pribadi atau aktivitas lain di luar ketentuan.

"Selama libur tidak boleh menggunakan fasilitas untuk pesiar dan lain yang tidak sesuai peruntukannya," tegasnya yang juga Asisten I Setda NTB.

Aktivis NTB Apresiasi Aspirasi Pengelola Dapur MBG

Aktivis NTB Abdul Hakim juga mengapresiasi aksi yang dilakukan pengelola dapur MBG di Kota Mataram. Ia menilai penyampaian aspirasi tersebut merupakan bagian dari proses demokrasi.

Meski demikian, ia mendukung langkah pemerintah pusat yang melakukan evaluasi dan moratorium terhadap pelaksanaan MBG untuk memastikan program berjalan sesuai aturan.

"Kami menghormati dan mengapresiasi teman-teman pengelola dapur MBG yang menyampaikan aspirasi mereka secara terbuka. Namun di sisi lain, kami juga mendukung langkah pemerintah pusat yang sedang melakukan moratorium dan evaluasi. Ini penting untuk memastikan program benar-benar berjalan dengan baik, tepat sasaran, dan akuntabel," ujarnya.

Abdul Hakim juga mengapresiasi Gubernur NTB Muhamad Iqbal yang turun langsung menemui massa aksi.

"Kami mengapresiasi Pak Gubernur Muhamad Iqbal yang bersedia menemui langsung massa aksi dan mendengarkan apa yang menjadi aspirasi para pengelola dapur MBG. Sikap seperti ini penting untuk menjaga komunikasi antara pemerintah dan masyarakat," katanya.

Ia berharap pola dialog tersebut juga diterapkan ketika pemerintah menghadapi aspirasi dari kelompok masyarakat lain, seperti mahasiswa, organisasi kepemudaan, organisasi masyarakat, maupun lembaga swadaya masyarakat.

"Jangan hanya ketika ada aksi tertentu saja pemerintah hadir. Ketika mahasiswa, LSM, OKP, atau kelompok masyarakat lainnya menyampaikan aspirasi, mereka juga perlu mendapatkan ruang dialog yang sama. Semua warga negara memiliki hak yang setara untuk didengar," tegasnya.

Menurut Abdul Hakim, keterbukaan pemerintah dalam menerima kritik dan masukan dapat memperkuat kepercayaan publik serta menciptakan pemerintahan yang lebih partisipatif.

Program MBG sendiri merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama anak sekolah dan kelompok rentan seperti ibu hamil.

Selain berdampak pada sektor kesehatan, program ini juga diproyeksikan menggerakkan ekonomi lokal melalui rantai pasok pangan yang melibatkan petani, peternak, UMKM, hingga penyedia jasa makanan.

Sejumlah kajian kebijakan publik juga menempatkan program makan bergizi sekolah sebagai intervensi yang tidak hanya berkaitan dengan kesehatan, tetapi juga peningkatan kehadiran siswa, kualitas belajar, serta penguatan ekonomi daerah apabila dikelola dengan baik.

Editor : Purnawarman