DPRD NTB Soroti Raperda Sumbangan Pendidikan, Minta SPP SMA/SMK Dihapus

LOMBOK, iNewsLombok.id – Anggota DPRD NTB dari Fraksi PKB, Akhdiansyah, menyampaikan pandangan berbeda terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Sumbangan Dana Pendidikan yang Bersumber dari Masyarakat pada Satuan Pendidikan Menengah.

Dalam rapat pembahasan Ranperda tersebut, Fraksi PKB menilai kebijakan terkait pungutan atau sumbangan pendidikan harus dikaji secara mendalam karena menyangkut hak dasar masyarakat terhadap pendidikan yang layak dan terjangkau.

Baca Juga

DPRD NTB Bahas Sumbangan Dana Pendidikan Sekolah Menengah dari Masyarakat, Ini Sikap Fraksi Gerindra

Politisi yang akrab disapa Guru Toi itu menegaskan bahwa kewenangan Pemerintah Provinsi NTB dalam sektor pendidikan berada pada jenjang SMA, SMK, dan sederajat. Karena itu, pemerintah daerah dinilai memiliki tanggung jawab penuh untuk memastikan akses pendidikan menengah dapat dinikmati seluruh masyarakat tanpa beban biaya tambahan.

“Fraksi PKB berpandangan bahwa hal ini haruslah dibahas. Sesuai kewenangan pemerintah provinsi dalam pendidikan menengah, maka tanggung jawab provinsi adalah pada pendidikan menengah atas dan sederajat,” ujar Akhdiansyah, Selasa (12/5/2026).

Menurutnya, praktik sumbangan dana pendidikan dari masyarakat seharusnya mulai dihapuskan karena negara wajib hadir menjamin pendidikan yang mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Guru Toi menyebut sejumlah daerah lain di Indonesia telah menerapkan kebijakan penghapusan sumbangan pendidikan atau iuran sekolah di tingkat SMA dan SMK negeri.

“Selama ini sumbangan dana pendidikan dari masyarakat seharusnya ditiadakan, mengingat negara harus hadir menjamin pendidikan ini dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Di daerah atau provinsi lain dana sumbangan pendidikan juga sudah ditiadakan,” katanya.

Fraksi PKB, lanjut dia, berharap tidak ada lagi pungutan berupa SPP bagi siswa SMA, SMK, maupun sekolah sederajat di Nusa Tenggara Barat. Ia menilai langkah tersebut penting untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia menuju visi NTB Emas 2045.

Baca Juga

Hakim Selidik Alur Pengembalian Uang Rp200 Juta di Rumah IJU Kasus Gratifikasi Dana Siluman DPRD NTB

“Sehingga bagi kami Fraksi PKB tidak ada lagi SPP bagi anak-anak SMA/SMK sederajat di Nusa Tenggara Barat. Kami berharap Ranperda ini dibahas dengan sebaik-baiknya dan mendesak karena kita akan menuju target NTB Emas 2045,” tegasnya.

Pendidikan Gratis Dinilai Perkuat SDM NTB

Dorongan penghapusan sumbangan pendidikan dinilai sejalan dengan upaya pemerintah meningkatkan angka partisipasi sekolah di NTB. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka partisipasi sekolah usia 16-18 tahun di NTB masih menjadi perhatian, terutama di wilayah pedesaan dan kawasan terpencil.

Selain itu, beban biaya pendidikan kerap menjadi salah satu penyebab siswa putus sekolah, khususnya pada keluarga berpenghasilan rendah. Karena itu, pembahasan Ranperda ini diprediksi akan menjadi perhatian publik, terutama wali murid dan pelaku pendidikan di NTB.

Pengamat pendidikan menilai jika kebijakan penghapusan sumbangan sekolah diterapkan secara menyeluruh, maka pemerintah daerah harus memastikan dukungan anggaran pendidikan tetap kuat agar kualitas layanan pendidikan tidak menurun.

Editor : Purnawarman