Baru Dilantik PAW DPRD NTB, Fakhruddin Langsung Soroti Jalan Rusak di Sumbawa

LOMBOK, iNewsLombok.id - Fakhruddin, Anggota DPRD NTB, menilai pembangunan di Pulau Sumbawa hingga saat ini masih belum berjalan optimal, khususnya pada sektor infrastruktur jalan yang dinilai menjadi kunci konektivitas antarwilayah.

Hal tersebut disampaikan Fakhruddin usai resmi dilantik sebagai Anggota DPRD NTB melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) periode 2024–2029 dalam Rapat Paripurna DPRD NTB yang digelar di Ruang Paripurna Kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat, Kamis (12/2/2025).

Menurutnya, pembangunan di Pulau Sumbawa tidak bisa dilihat secara parsial karena memiliki keterkaitan erat dengan wilayah lain seperti Bima dan Dompu.

“Pembagunan di Sumbawa belum maksimal. Belum maksimal, terutama infrastruktur jalan. Begitu juga di Bima Dompu, karena daerah ini sambung. Gak bisa dipisahkan. Ketika terputus dari Sumbawa gimana Bima Dompu. Begitu juga dengan yang lain-lain,” tegas Fakhruddin.

Ia menilai, kondisi jalan yang belum merata berdampak langsung terhadap distribusi logistik, mobilitas masyarakat, hingga akses layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.

Oleh karena itu, ia mendorong adanya sinergi kuat antaranggota DPRD dari Daerah Pemilihan (Dapil) Pulau Sumbawa.

“Kita saling mensuport yah terutama teman-teman dari Dapil Pulau Sumbawa,” ujarnya.

Amanah PAW Jadi Motivasi Pengabdian

Fakhruddin juga mengungkapkan momen emosional saat menerima amanah sebagai anggota DPRD NTB menggantikan almarhum pendahulunya.

“Istri dan anak-anaknya almarhum datang, ya saya bangga haru. Jadi saya pikir itu yang pertama,” ungkapnya.

Ia menegaskan, kehadirannya di DPRD NTB bukan sekadar formalitas politik, tetapi bentuk tanggung jawab moral untuk melanjutkan perjuangan almarhum, khususnya dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat Dapil V Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat.

“Prosesnya berjalan dengan lancar dan amanah yang diberikan kepada saya khususnya Dapil 5 Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat untuk terus mengontrol perjalanan pembangunan yang ada di Pulau Sumbawa, terutama infrastrukturnya, lingkungannya, perhubungannya, yang sesuai dengan Komisi 4,” jelasnya.

Soroti Tenaga Kerja dan Pertambangan

Sebagai anggota Komisi IV DPRD NTB, Fakhruddin juga menaruh perhatian serius pada sektor tenaga kerja dan pertambangan yang banyak beroperasi di Pulau Sumbawa. Ia menegaskan pentingnya pengawasan agar sektor tersebut berjalan sesuai regulasi.

“Melalui peraturan tenaga kerja pertambangan jangan sampai jual beli,” tegasnya.

Pulau Sumbawa merupakan wilayah strategis di NTB yang kaya akan sumber daya alam, terutama di sektor pertambangan, perikanan, dan pertanian. Namun, keterbatasan infrastruktur jalan dan transportasi selama ini dinilai menjadi hambatan utama dalam pemerataan pembangunan.

Data Bappeda NTB menunjukkan bahwa masih terdapat sejumlah ruas jalan provinsi di Pulau Sumbawa yang berada dalam kondisi rusak ringan hingga berat. Hal ini berdampak pada lambatnya pertumbuhan ekonomi lokal serta tingginya biaya distribusi barang dan jasa.

Dengan posisinya di Komisi IV DPRD NTB, Fakhruddin berkomitmen untuk terus mendorong alokasi anggaran yang lebih proporsional bagi Pulau Sumbawa, agar pembangunan tidak hanya terpusat di Pulau Lombok, tetapi benar-benar merata di seluruh wilayah NTB.

Editor : Purnawarman