Gubernur Iqbal: Masalah Kapal Bukan Umur, Tapi Perawatan
LOMBOK, iNewsLombok.id - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus memperkuat kualitas pelayanan publik melalui pembenahan sektor transportasi penyeberangan dan fasilitas kesehatan.
Dalam kegiatan kolaboratif yang digelar Dinas Perhubungan (Dishub) NTB bersama ekosistem penyeberangan, Gubernur NTB Dr. Lalu Muhamad Iqbal menegaskan pentingnya peningkatan standar layanan di seluruh pelabuhan di wilayah NTB.
Acara tersebut turut melibatkan berbagai lembaga seperti Karantina Kesehatan, Jasa Raharja, ASDP, hingga operator pelayaran. Gubernur Iqbal menilai kerja kolaboratif menjadi fondasi dalam menciptakan layanan penyeberangan yang bersih, aman, dan nyaman bagi masyarakat.
“Pelabuhan itu harus memberikan kesan yang baik. Kalau pelabuhannya hijau, bersih dan nyaman, maka perjalanan pun bisa terasa seperti sedang jalan-jalan, bukan beban,” ujarnya.
Gubernur Iqbal juga memaparkan progres proyek strategis Bypass Port to Port (P2P) yang menjadi prioritas peningkatan konektivitas NTB. Studi kelayakan P2P akan rampung pada akhir tahun dan diprediksi terbit dua minggu mendatang.
Tahun 2026 diarahkan untuk penyusunan DED, Amdal, dan pembebasan lahan, sementara konstruksi ditargetkan dimulai awal 2027.
Dengan pembangunan jalur baru tersebut, durasi perjalanan Lembar–Kayangan yang kini mencapai 6 jam akan dipangkas menjadi hanya 1 jam 45 menit hingga 2 jam.
Manfaat P2P meliputi:
Efisiensi waktu tempuh logistik
Peningkatan jumlah pengguna jasa penyeberangan
Kemudahan akses wisatawan dari Bali ke Lombok serta Sumbawa
Dampak ekonomi baru bagi masyarakat sekitar pelabuhan
“Karena akses makin baik, maka masyarakat Pototano harus mulai berbenah dari sekarang untuk menyambut lonjakan penumpang di tahun 2027,” tegasnya.
Gubernur Iqbal memberikan apresiasi kepada ekosistem penyeberangan Kayangan–Pototano yang telah meringankan beban masyarakat dengan menghadirkan fasilitas penyeberangan gratis atau diskon untuk ambulans—baik yang membawa pasien rujukan maupun jenazah. Ia kembali mengingat pengalaman saat masa kampanye.
“Saya jawab pertanyaannya salah, yang harus kita upayakan adalah membuat warga Bima tidak perlu lagi pergi ke Mataram untuk berobat,” ujarnya.
Untuk mengurangi beban rujukan ke Mataram, Pemprov NTB mempercepat peningkatan fasilitas kesehatan di wilayah timur NTB:
RS Kota Bima naik dari tipe D ke tipe C dan ditargetkan mampu menangani tiga penyakit rujukan terbesar: stroke, cuci darah, dan jantung.
RS Manambai Sumbawa Barat telah naik dari tipe C menjadi tipe B, dan diresmikan pada 17 Desember bertepatan dengan HUT ke-67 Provinsi NTB.
Dengan peningkatan ini, warga Bima dan Sumbawa tidak perlu lagi sering dirujuk ke Mataram.
Banyaknya keluhan masyarakat terkait kondisi pelabuhan yang kurang bersih serta ketidakteraturan perawatan kapal juga menjadi perhatian.
Gubernur Iqbal meminta Dishub NTB segera menetapkan:
Standar layanan pelabuhan
Standar infrastruktur pelabuhan
Rating kondisi kapal untuk mendorong operator meningkatkan perawatan armada
“Masalah kapal itu bukan muda atau tua, tapi perawatannya. Asal dirawat baik, kapal pasti layak pakai,” pesannya.
Gubernur mengingatkan agar NTB belajar dari daerah wisata besar. Bali yang menerima 6 juta wisatawan kini menghadapi kemacetan, sementara kota seperti Istanbul dan Wina tetap lancar karena transportasi publiknya unggul.
“Kalau NTB ingin meningkatkan jumlah turis, transportasi publik harus dibangun mulai sekarang,” tegasnya.
Gubernur Iqbal menekankan bahwa memasuki usia ke-67, Provinsi NTB harus memastikan:
Pelayanan publik semakin berkualitas
Pelabuhan dan kapal lebih aman dan nyaman
Transportasi publik terintegrasi
Ekosistem penyeberangan makin solid
NTB sedang berproses merancang Sistem Transportasi Terintegrasi yang menghubungkan pelabuhan, terminal, bandara, dan pusat kota melalui konsep Transit Oriented Development (TOD).
Dishub NTB menargetkan digitalisasi tiket penyeberangan di semua lintasan untuk meminimalisir antrean dan mempermudah pengawasan.
P2P diproyeksikan menghemat biaya logistik hingga 30%, terutama bagi sektor pertanian, perikanan, dan perdagangan antarpulau.
Wisatawan dari Australia dan Eropa disebut menjadi pasar potensial setelah akses Bali–Lombok semakin cepat.
Pemerintah juga mendorong konsep Pelabuhan Hijau (Green Port) dengan standar emisi rendah dan pengelolaan limbah yang lebih baik.
Editor : Purnawarman