DPRD NTB Desak SK Penempatan PPPK Guru Dikaji Ulang, Didi: Harus Segera Dikoreksi

LOMBOK, iNewsLombok.id - Anggota Komisi V DPRD NTB, Didi Sumardi, menegaskan bahwa Surat Keputusan Penjabat Sekda NTB mengenai pengembalian penempatan PPPK Guru SMK harus segera dikaji ulang.

Ia meminta Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud), untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan tersebut.

Baca Juga

Viral Ancaman di Grup WhatsApp: Tuduhan Jual-Beli Pokir Berujung Laporan Polisi

“Kami meminta kepada gubernur khusus kepada dikbud mengkaji apa yang harus dilakukan, upaya penyelamatan keadaan tanda kutif. SK ini harus segera dikoreksi,” ujarnya saat menerima para guru PPPK di Kantor DPRD NTB, Rabu (10/12/2025).

Puluhan PPPK Guru Hearing ke Kantor DPRD NTB.Purnawarman/iNewsLombok.id

Didi menjelaskan bahwa keluhan para guru PPPK memberikan gambaran nyata bahwa SK penempatan terbaru membawa dampak besar terhadap kehidupan mereka.

“Ternyata SK penetapan yang baru memiliki dampak yang tidak baik, di antaranya jam mengajar berdampak psikologis, kenyamanan, dan kebaikan keluarga. Terutama yang pisah jauh antar daerah, ada di Lombok dan di Sumbawa, suami istri yang pisah,” tegasnya.

Baca Juga

Kendaraan Dinas Masih Layak, DPRD NTB Pertanyakan Rencana Sewa Mobil Listrik

Ia menekankan pentingnya solusi yang lebih komprehensif, bukan hanya penanganan kasus per kasus.

“Kami harapkan BKD memetakan secara menyeluruh, tidak secara kasus per kasus. Pendekatan personal susah mencari solusi yang tepat. Kebijakan berdasarkan kasus mencerminkan pemecahan masalah secara umum,” tambahnya.

BKD Akui Banyak Muncul Masalah dalam Kebijakan Baru

Kabid Pengadaan dan pemberhentian dan Informasi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB Rian Priandana melalui Kepala Bidang Jabatan mengakui bahwa kebijakan ini memunculkan banyak persoalan di lapangan.

Baca Juga

Perpanjangan Plt Sekda NTB Dikritik, DPRD Desak Gubernur Bentuk Pansel Definitif

“Mungkin mengajar tidak jauh dari domisili, banyak hal problematika. Teman-teman PPPK diangkat berdasarkan analisis kebutuhan. Unit organisasi menjadi penting sesuai Perda SOTK yang baru,” ungkapnya.

Dikbud Temukan 817 Penempatan Guru Tidak Sesuai

Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi NTB Arifin, juga menyampaikan hasil rapat dengan Tim Percepatan Gubernur, yang menemukan sejumlah ketidaksesuaian penempatan.

“Kita sudah bahwa dengan Tim percepatan gub membahas moratorium dan mutasi. Muncul rekomendasi 817 guru penempatan tidak sesuai dan meminta agar dimaping ulang dikbud,” jelasnya.

Baca Juga

518 Honorer NTB di Ujung Tanduk, DPRD Tuntut BKD Kejelasan Status ASN PPPK

Sejumlah organisasi guru di NTB, termasuk forum PPPK, sebelumnya juga telah menyuarakan keberatan terhadap perpindahan mendadak tersebut karena dianggap tidak mempertimbangkan kondisi sosial keluarga.

Kebijakan mutasi PPPK di NTB diduga berkaitan dengan penyesuaian struktur baru berdasarkan Perda SOTK, yang memengaruhi kebutuhan formasi guru dan distribusi tenaga pendidik.

DPRD NTB berencana mengadakan rapat lanjutan dengan BKD dan Dikbud untuk memastikan koreksi SK dilakukan secara adil dan berbasis data pemerataan guru.

Baca Juga

Sekda NTB Tegaskan Pengangkatan Mantan Napi jadi Kadis DPMPTSP Sah, DPRD Siapkan Pemanggilan BKD

Penempatan guru PPPK di NTB sebelumnya telah dipetakan berdasarkan jarak domisili agar mengurangi biaya transportasi dan risiko kelelahan, namun kebijakan baru dianggap bertolak belakang dengan prinsip awal rekrutmen PPPK.

Respon masyarakat pendidikan meningkat dalam seminggu terakhir, banyak guru melaporkan potensi penurunan kualitas pembelajaran jika penempatan tidak sesuai keahlian atau lokasi.

Editor : Purnawarman