Gubernur NTB: Semua Anggota Koperasi Tambang Harus Aktif, Tidak Boleh Tidur Manis

LOMBOK, iNewsLombok.id - Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, secara resmi membuka Musyawarah Wilayah (Muswil) Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (DEKOPINWIL) NTB yang digelar di Aula Kantor Pusat Bank NTB Syariah, Selasa (9/12). Acara tersebut turut dihadiri Deputi Pengembangan Usaha dari Kementerian Koperasi dan UKM RI, menunjukkan kuatnya sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat transformasi sektor koperasi.

Dalam sambutannya, Gubernur Iqbal menegaskan bahwa ada tiga fokus strategis yang harus diprioritaskan DEKOPINWIL untuk memperkuat daya saing koperasi di NTB, khususnya dalam menghadapi perubahan ekonomi global.

1. Penguatan Konsolidasi Kopdes Merah Putih

Baca Juga

Tender Proyek Lenangguar–Lunyuk Disorot, Kepala PBJ dan Pokja Tender Dilaporkan ke Gubernur NTB

Gubernur menjelaskan bahwa Pemprov NTB bersama Bank NTB Syariah telah memulai program percontohan (pilot project) untuk membenahi manajemen dan portofolio usaha Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Total 50 koperasi telah mengikuti program ini.

“Saya sudah perintahkan ke Bank NTB untuk membuat pilot project di 50 koperasi Kopdes Merah Putih,” ujarnya.

Ia juga mengusulkan pembentukan koperasi pusat sebagai wadah koordinasi seluruh Kopdes Merah Putih agar jaringan usaha dan rantai pasok antar koperasi dapat terhubung secara lebih efektif.

2. Penguatan Tata Kelola Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR)

Baca Juga

Tanya Tuhan Jadi Quote Populer! Kontroversi Jawaban Gubernur NTB Soal Dana Pokir

Gubernur Iqbal menyoroti pentingnya reformasi pengelolaan tambang rakyat di NTB. Pemprov akan menata Izin Pertambangan Rakyat (IPR) melalui format koperasi pertambangan, yang sedang dirumuskan dalam Peraturan Daerah (Perda) terbaru.

Ia mengingatkan bahwa koperasi tambang harus menjunjung asas partisipasi aktif.

“Saya tidak ingin di dalam IPR nanti ada anggota koperasi yang cuma tidur-tidur manis tapi kebagian dapat pesangon. Semua orang harus terlibat,” tegasnya.

Baca Juga

Kontroversi Anggaran: Tim Percepatan Gubernur NTB Dinilai Tak Sejalan dengan Inpres 01/2025

Menurutnya, keterlibatan anggota sangat menentukan agar industri tambang rakyat memberi manfaat nyata bagi ekonomi lokal.

3. Inovasi Model Usaha Koperasi

Fokus terakhir adalah dorongan untuk menciptakan model-model koperasi baru yang inovatif dan relevan dengan perkembangan pasar. Gubernur menilai bahwa NTB memiliki keunggulan besar dalam sektor logistik.

“Dengan jaringan distribusi kita yang luar biasa, kita bisa mempengaruhi jalur logistik karena kita punya jalur logistik sendiri,” ungkapnya.

Baca Juga

Gubernur NTB Iqbal Segera Bentuk Tim Percepatan Pembangunan, Libatkan Akademisi dan Teknokrat

Ia berharap berbagai inovasi tersebut mampu melahirkan koperasi unggulan yang bisa bersaing di tingkat nasional bahkan internasional.

Di penghujung acara, Gubernur NTB kembali menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat ekosistem koperasi. Ia berharap Muswil DEKOPINWIL menghasilkan struktur kepengurusan yang kompeten, visioner, dan mampu membawa koperasi NTB menjadi lebih mandiri serta berdaya saing.

Hingga tahun sebelumnya, tercatat lebih dari 4.500 koperasi aktif di NTB, namun hanya sekitar 60% yang dinilai sehat secara administrasi dan usaha.

Baca Juga

Polemik Suntikan Dana Rp8 Miliar ke PT GNE: Gubernur NTB Lempar Bola ke DPRD

Program Kopdes Merah Putih merupakan bagian dari strategi NTB untuk meningkatkan akses permodalan, literasi keuangan, dan digitalisasi koperasi desa.

Sektor koperasi di NTB berpotensi besar masuk ke rantai pasok pariwisata Mandalika, UMKM ekspor, dan industri pertanian terintegrasi.

Kementerian Koperasi dan UKM RI menargetkan modernisasi koperasi nasional melalui digitalisasi 100 ribu koperasi pada 2025, dan NTB termasuk daerah prioritas.

Editor : Purnawarman