Cegah PMI Ilegal, Pemprov NTB Perkuat Pengawasan Pelatihan

MALANG, iNewsLombok.id - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama Forum Wartawan Parlemen (FWP) NTB melakukan peninjauan langsung ke Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) Central Karya Semesta (CKS) Cabang Malang, Jawa Timur, pada Kamis (13/11). Kunjungan ini bertujuan memastikan proses pelatihan, pembekalan, hingga penempatan calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal NTB berjalan sesuai standar dan kebutuhan pasar kerja internasional.

Plt. Kabid IKP Dinas Kominfotik NTB, Safrudin, S.H., M.H., yang memimpin rombongan, menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen meningkatkan kualitas SDM NTB agar mampu bersaing di dunia kerja global.

Plt Kabid IKP Diskominfotik Pemprov NTB Syafrudin (kanan) dan Kepala Cabang meninjau PT CKS Malang Maria Imelda Indrawati Kusuma (kiri). iNewsLombok.id/Purnawarman

“Ini merupakan bentuk perhatian pimpinan daerah, terutama Gubernur NTB, terhadap peningkatan kapasitas masyarakat NTB agar menjadi PMI yang profesional dan berdaya saing,” ujarnya.

Kepala Cabang PT Citra Karya Sejati (CKS) Malang, Maria Imelda Indrawati Kusuma, menyambut baik kedatangan rombongan. Ia menuturkan bahwa lembaganya telah 12 tahun berkontribusi dalam menyiapkan ribuan PMI, termasuk dari NTB, untuk bekerja di luar negeri.

“Hubungan kami dengan NTB sudah lama terjalin. Hingga kini, lebih dari 2.000 warga NTB telah kami latih dan berangkatkan ke luar negeri. Anak-anak NTB memiliki semangat belajar luar biasa,” ungkapnya.

Saat ini, LPKS CKS fokus menyiapkan peserta yang akan ditempatkan di empat negara tujuan utama: Taiwan, Hong Kong, Singapura, dan Malaysia.

Para calon pekerja dibekali pelatihan keterampilan domestik, komunikasi, serta penguasaan bahasa dan budaya kerja negara tujuan. Selain sektor informal, CKS juga memperluas peluang kerja sektor formal di Eropa, seperti Polandia, Belanda, dan Spanyol, yang membutuhkan tenaga kerja di bidang pertanian, logistik, dan perawatan lansia.

“Ke depan, kami ingin membuka peluang kerja lebih luas bagi tenaga kerja Indonesia, termasuk dari NTB, tidak hanya di sektor informal tetapi juga di sektor formal seperti kesehatan dan industri jasa,” tambah Imelda.

Perwakilan Disnakertrans NTB, Pradipta Himawan Putra, S.H., memberikan apresiasi atas konsistensi CKS dalam menerapkan standar pelatihan pemerintah.

“PT CKS termasuk perusahaan yang tertib administrasi dan mengikuti seluruh regulasi. Kami berharap peserta asal NTB terus meningkatkan kompetensi, menjaga etika kerja, dan memanfaatkan hasil kerja dengan baik untuk membangun ekonomi keluarga sepulang dari luar negeri,” ujarnya.

Rombongan wartawan juga berdialog dengan peserta pelatihan asal NTB yang sedang mengikuti kelas bahasa Mandarin serta pelatihan keterampilan domestik. Mereka mengungkapkan semangat dan tekad kuat untuk sukses bekerja di luar negeri demi masa depan keluarga.

Pemerintah NTB berencana memperkuat kerja sama dengan berbagai LPKS untuk menekan jumlah PMI non-prosedural.

Negara tujuan seperti Taiwan dan Hong Kong masih menjadi favorit karena gaji kompetitif dan kebutuhan tenaga kerja yang stabil.

Pemprov NTB sedang menyusun skema perlindungan PMI berbasis digital untuk memonitor proses pelatihan hingga penempatan.

Editor : Purnawarman