Banjir, Kapitalisme Petani dan Ketimpangan Politik Ekologi di NTB

Pada bupati juga melekat otoritas dan kewenangan moral dan etika.  Karena dalam antroplogi kekuasaan tidak selalu kewenangan datang dari atas negara, penguasa, dan institusi, tetapi juga bekerja dari bawah, di dalam tubuh, perilaku dan norma sosial (Foucault, 1978). Kekuasaan bisa datang dari mana-mana, ada di mana-mana dan menyebar di mana, itu yang diajarkan oleh Foucault dalam The History of sexuality.

Bupati meski tidak punya kewenangan langsung mengatur dan mengelola hutan tetapi kehadirannya dapat disimbolkan lewat praktik simbolisme kekuasaan melalui representasi. Bupati bisa buat surat edaran, surat himbauan instruksi, dan peraturan bupati tentang larangan perladangan liar di area hutan tutupan negara, pada kawasan hutan lindung dan area sekitaran pemukiman penduduk.

Kekuasaan model ini oleh Foucalt dalam Disciline and Punish, The Birth of the Prison (1975) disebut dengan kekuasaan disipliner yang mendisiplinkan tubuh dan perilaku diri dan sosial. Miris sekali, setiap musim hujan tiba, dahulu di NTB ketika kita kecil ramai-ramai masyarakat menyambut hujan dengan gembira, riang dan bahagia karena hujan adalah tanda kosmis bahwa perayaan musim tanam petani telah tiba.

Bertani selain menanam bibit juga menanam harapan, investasi, dan ilusi bahagia. Pada hujan petani menabur doa juga bertadabur tentang alam sebagai ibu yang selalu memberi.

Sehingga alam tidak boleh dirusak, dieksploitasi dan dideforestasi karena akan merusak keseimbangan ekosistem. Pada konteks inilah, kekuasaan lokal harus efektif berfungsi dan bekerja mendisiplinkan perilaku petani dalam mengelola dan memanfaatkan hutan secara bijak.

Negara harus disiplin menegakan aturan, ubah cara pandang dan perilakunya publik melalui apa yang disebut oleh Foucault dengan panopticon.  Sebuah metafora rancangan Jeremy Bentham tentang bagaimana otoritas kekuasaan bekerja.

Editor : Purnawarman