Dari Irigasi Rusak Hingga Jalan Tani, Ini Aspirasi Warga Lombok Utara ke Anggota DPRD NTB

LOMBOK, iNewsLombok.id - Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB), Sudirsah Sujanto, melaksanakan agenda reses masa sidang pertama tahun anggaran 2025/2026 dengan turun langsung ke masyarakat di daerah pemilihannya. Selama delapan hari, mulai 30 Oktober hingga 6 November 2025, ia berkunjung ke 14 titik lokasi di Kabupaten Lombok Utara.

Reses ini menjadi sarana bagi Sudirsah untuk menyerap aspirasi masyarakat di Dapil Lombok Barat dan Lombok Utara, terutama guna memahami kebutuhan warga di tingkat desa.

Ia menegaskan komitmennya sebagai wakil rakyat untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat melalui kebijakan daerah dan program pembangunan.

Dalam rangkaian kunjungan tersebut, Sudirsah mendatangi sejumlah desa, seperti Gondang, Medana, Selelos, Andalan Bayan, Sesait Kayangan, Rempek Kecamatan Gangga, hingga Bentek Kecamatan Gangga.

Kehadirannya disambut hangat warga yang antusias menyampaikan berbagai aspirasi serta keluhan terkait pembangunan daerah.

Menurut Sudirsah, keberadaan anggota dewan di tengah masyarakat adalah bagian dari tugas moral dalam menjalankan amanah rakyat.

“Kami datang bukan hanya untuk mendengar, tetapi juga untuk mencari solusi bersama terhadap persoalan-persoalan yang masih dihadapi masyarakat,” ujar Sudirsah di sela kunjungan reses di Kecamatan Gangga, Sabtu (2/11/2025).

Aspirasi Warga Didominasi Infrastruktur dan Pertanian

Dari dialog dengan warga, banyak keluhan muncul terkait minimnya penerangan jalan umum, jalan usaha tani yang belum memadai, serta bendungan dan irigasi pertanian yang rusak. Kondisi tersebut dianggap berdampak signifikan pada aktivitas warga dan produktivitas petani.

Permasalahan infrastuktur dasar ini menjadi perhatian utama mengingat potensi ekonomi di Lombok Utara yang masih bertumpu pada sektor pertanian dan kegiatan masyarakat pedesaan.

Sudirsah Sujanto Siap Mengawal Aspirasi

Menanggapi hal tersebut, Sudirsah menegaskan komitmennya untuk mengawal aspirasi masyarakat dalam proses pembahasan di DPRD NTB, baik melalui komisi terkait maupun Badan Anggaran (Banggar).

“Semua usulan masyarakat akan kami catat dan perjuangkan. Kami akan kawal melalui mekanisme pembahasan bersama pemerintah daerah agar aspirasi ini tidak berhenti di kertas, tetapi benar-benar terealisasi di lapangan,” tegasnya.

Ia juga menambahkan bahwa kegiatan reses bukan sekadar rutinitas, melainkan sarana strategis untuk memastikan kebijakan pemerintah daerah tetap berpihak pada kebutuhan masyarakat, khususnya sektor infrastruktur, pertanian, dan layanan dasar.

Lombok Utara merupakan salah satu kabupaten dengan pertumbuhan wilayah pesisir dan pertanian yang strategis pasca pemulihan bencana gempa 2018.

Program pembangunan infrastruktur desa di NTB saat ini menjadi prioritas pemerintah daerah untuk mendorong konektivitas wilayah dan peningkatan ekonomi masyarakat.

Reses DPRD menjadi salah satu instrumen penting untuk mencegah ketimpangan program pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedesaan.

Editor : Purnawarman