Mantan Terpidana jadi Kepala Dinas Disorot Publik, Pemprov NTB Beri Respons Begini

LOMBOK, iNewsLombok.id – Pelantikan Irnadi Kusuma sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi NTB periode 2025 mendapat sorotan publik. Hal ini dipicu oleh rekam jejaknya yang pernah menjadi terpidana dan telah menjalani putusan hukum.

Kepala Dinas Kominfotik NTB, Yusron Hadi, menegaskan bahwa pengangkatan Irnadi dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

"Pertama, proses pelantikan sesuai peraturan perundang-undangan. Pelantikan pejabat dimaksud telah melalui tahapan administrasi, uji kompetensi, dan penilaian kinerja yang berlaku. Seluruh pejabat yang dilantik sebelumnya telah melalui pertimbangan teknis dan direkomendasikan untuk dapat dilantik dari BKN," jelas Yusron, Minggu (21/9/2025).

Hak Warga Negara Usai Menjalani Putusan

Yusron menambahkan, setiap warga negara yang telah menjalani proses hukum tetap memiliki hak yang sama untuk berkontribusi, selama tidak ada aturan yang melarang.

"Kita menghormati ketentuan hukum yang berlaku," ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa Pemprov NTB berkomitmen menjaga integritas dan profesionalitas pejabat publik. Evaluasi kinerja secara berkala akan diperketat.

"Makanya evaluasi enam bulan terhadap para pejabat dilaksanakan," tegasnya.

Pemprov Terbuka pada Kritik dan Saran

Pemerintah Provinsi NTB disebut selalu terbuka menerima kritik demi perbaikan tata kelola birokrasi.

"Kami bersikap terbuka atas segala masukan, saran, dan kritik untuk perbaikan tata kelola pemerintahan ke depan," lanjut Yusron.

Sementara itu, Kepala DPMPTSP NTB yang baru dilantik, Irnadi Kusuma, memilih untuk tidak banyak berkomentar. Ia menegaskan akan bekerja fokus menjalankan amanah.
"Kita fokus bekerja. Jadi enam bulan kita dievaluasi," ucapnya, Senin (22/9/2025).

DPMPTSP NTB merupakan OPD strategis yang berperan penting dalam peningkatan investasi daerah, termasuk mendukung iklim usaha, mempercepat perizinan, dan meningkatkan pelayanan publik berbasis digital.

Dalam lima tahun terakhir, NTB mencatatkan tren positif realisasi investasi, di mana sektor pariwisata, energi terbarukan, dan pertambangan menjadi penyumbang terbesar.

Pemprov NTB menargetkan pelayanan perizinan semakin transparan dan cepat dengan penerapan OSS (Online Single Submission) serta integrasi dengan sistem digital nasional.

Isu mengenai rekam jejak pejabat publik dinilai penting bagi kepercayaan masyarakat, namun pemerintah menekankan perlunya membedakan antara masa lalu hukum yang telah dijalani dengan kinerja saat ini

Editor : Purnawarman