Pergantian Menkeu Dinilai Kabar Baik, Kusfiardi: Saatnya Politik Anggaran Kembali ke Konstitusi

JAKARTA, iNewsLombok.id – Analis Ekonomi Politik sekaligus Co-Founder FINE Institute, Kusfiardi, menilai pergantian Menteri Keuangan membawa harapan baru bagi publik.

Menurutnya, arah kebijakan anggaran di bawah kepemimpinan sebelumnya, Sri Mulyani Indrawati, dianggap menyimpang dari amanat konstitusi.

"Selama ini, kebijakan anggaran di bawah Sri Mulyani Indrawati dalam APBN 2025–2026 telah berjalan berlawanan dengan amanat konstitusi," ungkap Kusfiardi, Senin (8/9/2025).

Kritik terhadap Kebijakan Anggaran

Kusfiardi menekankan bahwa Pasal 23 UUD 1945 mengamanatkan APBN digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Namun kenyataannya, politik anggaran lebih menitikberatkan pada stabilitas fiskal dibandingkan pemenuhan hak-hak dasar rakyat.

Ia menambahkan bahwa sejumlah pasal penting dalam konstitusi seperti Pasal 28H (hak atas kesehatan), Pasal 28D (hak atas pekerjaan dan penghidupan layak), Pasal 33 (penguasaan cabang produksi untuk kemakmuran rakyat), serta Pasal 34 (tanggung jawab negara terhadap fakir miskin dan anak terlantar) justru kurang diperhatikan.

"Belanja sosial menyusut, subsidi dipangkas, sementara alokasi besar justru terserap ke sektor pertahanan dan proyek infrastruktur berskala besar. Hal ini menimbulkan kesenjangan dengan mandat konstitusi yang jelas menekankan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat," jelasnya.

Harapan pada Purbaya Yudhi Sadewa

Dengan pengangkatan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan, publik menaruh ekspektasi agar politik anggaran kembali pada jalurnya.

Kusfiardi menegaskan bahwa kebijakan fiskal tidak boleh semata-mata dipandang dari sisi angka defisit, target pertumbuhan, atau rating utang. Lebih dari itu, APBN adalah instrumen utama negara untuk memastikan kesejahteraan, keadilan, jaminan sosial, kesehatan, serta hak atas pekerjaan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya dikenal sebagai ekonom senior dan pernah menjabat di Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Pengalaman ini diharapkan mampu menjembatani kepentingan stabilitas fiskal dengan kebutuhan rakyat.

Tantangan utama Menkeu baru adalah menyeimbangkan beban utang negara dengan pembiayaan program sosial, termasuk pengentasan kemiskinan ekstrem dan jaminan kesehatan nasional.

Pergantian menteri ini juga menjadi sinyal politik bahwa pemerintah ingin mengubah narasi APBN dari sekadar angka teknis menjadi instrumen keadilan sosial.

Editor : Purnawarman