Ekonom Muda dan Intelektual NTB Kritisi Tantangan Ekonomi Era Iqbal-Dinda di Forum Jogja-Lombok

YOGYAKARTA, iNewsLombok.id - Perhimpunan Intelektual Muda Jogja-Lombok (PIMDA Joglo) bersama para mahasiswa asal Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar diskusi publik bertajuk “Peluang dan Tantangan Ekonomi NTB di Era Kepemimpinan Iqbal-Dinda”.

Forum ini menjadi respons terhadap kondisi pertumbuhan ekonomi NTB yang tercatat minus 1,47 persen pada triwulan pertama 2025.

Acara yang berlangsung di Griya Gusdurian, Sorowajan, Yogyakarta, pada akhir pekan lalu ini menghadirkan narasumber penting, yakni Edo Segara Gustanto (peneliti Pusat Kajian dan Analisis Ekonomi Nusantara), Rifki Maulana (akademisi Fisipol UGM), dan Andi Fardian (intelektual muda NTB).

Kritik dan Gagasan Mahasiswa NTB untuk Pemerintahan Iqbal-Dinda

Dalam forum yang dihadiri puluhan mahasiswa asal NTB tersebut, muncul tuntutan agar Pemerintah Provinsi NTB tidak terus-menerus bergantung pada sektor pertambangan.

Para mahasiswa mendorong agar Pemprov Iqbal-Dinda melakukan diversifikasi ekonomi dan memperkuat sektor riil yang langsung menyentuh masyarakat.

“Kebijakan ekonomi NTB harus berpihak pada rakyat. Pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya bergantung pada sektor tambang. Perlu strategi jangka panjang yang berbasis inovasi dan keadilan,” tegas salah satu peserta diskusi.

NTB Butuh Ekonomi Inklusif dan Tangguh

Edo Segara Gustanto, dalam paparannya menyebutkan sejumlah rekomendasi strategis yang bisa diadopsi oleh Gubernur Lalu Iqbal dan Wakil Gubernur Indah Dhamayanti Putri (Dinda), yaitu:

• Diversifikasi sektor ekonomi
• Hilirisasi tambang, bukan ekspor bahan mentah
• Pariwisata berkelanjutan yang inklusif
• Modernisasi sektor pertanian dan peternakan
• Pengembangan energi terbarukan
• Reformasi tata kelola dan regulasi yang pasti

“NTB memiliki potensi besar, tapi tanpa tata kelola yang transparan dan inovasi di sektor-sektor utama, pertumbuhan akan stagnan,” ujar Edo.

Rifki Maulana menambahkan bahwa pentingnya peran mahasiswa dan intelektual muda dalam mengawal arah kebijakan publik di daerah.

Ia menekankan bahwa forum-forum diskusi seperti ini harus menjadi ruang advokasi kebijakan dan gagasan berbasis data.

“Mahasiswa bukan hanya pengamat, tetapi juga mitra kritis dan penggerak perubahan. Pemprov NTB harus mulai mendengar suara kaum muda,” katanya.

Editor : Purnawarman