Kritik Tajam Pengamat UIN ke Bupati Lombok Timur: Usir Wisatawan Bukan Cara Promosikan Daerah

LOMBOK, iNewsLombok.id - Tindakan Bupati Lombok Timur Khairul Warisin yang terekam dalam video saat mengusir nelayan dan wisatawan dari Pantai Ekas terus menuai sorotan publik. Dr. Muhammad Fikri, Pengamat Pariwisata sekaligus Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, turut angkat bicara dan menyayangkan peristiwa tersebut.

“Insiden pengusiran wisatawan oleh Bupati Lombok Timur di Pantai Ekas sungguh sangat disayangkan dan menimbulkan keprihatinan mendalam,” tegas Fikri, Rabu (18/6/2026).

Tindakan Bupati Dinilai Kontraproduktif Terhadap Promosi Pariwisata

Baca Juga

Viral! Bupati Lombok Timur Usir Nelayan Bawa Wisatawan di Pantai Ekas Tak Menginap

Menurut Dr. Fikri, insiden itu tidak hanya melukai perasaan pelaku wisata lokal, tetapi juga berpotensi mencoreng citra pariwisata Lombok Timur di mata wisatawan domestik dan mancanegara. Dalam era pengembangan pariwisata berkelanjutan, pendekatan yang mengedepankan keramahtamahan dan inklusivitas adalah keharusan.

“Seorang kepala daerah seharusnya menjadi duta utama keramahtamahan dan keterbukaan bagi wilayahnya. Sikap ramah dan terbuka terhadap semua wisatawan, terlepas dari apakah mereka menginap di Lombok Timur atau tidak, adalah kunci penting dalam strategi promosi pariwisata,” ujarnya.

Interaksi Positif dengan Wisatawan adalah Investasi Jangka Panjang

Fikri menekankan bahwa setiap interaksi positif antara masyarakat atau pejabat publik dengan wisatawan adalah bentuk promosi yang tidak ternilai, yang secara tidak langsung membangun reputasi destinasi di mata dunia.

“Sebagai daerah yang sedang gencar mengembangkan sektor pariwisata, Lombok Timur harus siap menerima kunjungan siapa pun, kapan pun. Lebih dari itu, sebagai tuan rumah, pemerintah daerah dan masyarakat wajib menjamin rasa aman dan nyaman bagi setiap pengunjung,” tambahnya.

Kewenangan Pengelolaan Laut Diatur oleh Undang-Undang

Terkait dengan pengelolaan kawasan pantai dan laut seperti Pantai Ekas, Fikri mengingatkan pentingnya pemahaman terhadap kerangka hukum dan regulasi yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pengelolaan wilayah laut sejauh 12 mil berada di bawah otoritas Pemerintah Provinsi, bukan Kabupaten.

Artinya, kebijakan soal akses laut dan wilayah pantai tidak sepenuhnya berada dalam kewenangan pemerintah kabupaten seperti Lombok Timur.

Baca Juga

Bulog Baru Serap 5 Persen Gabah, Bupati Lombok Timur Dorong Petani Manfaatkan HPP

Pantai Ekas merupakan salah satu spot surfing terbaik di Indonesia bagian timur, sering dikunjungi wisatawan dari Australia, Eropa, dan Asia.

Insiden pengusiran ini dikhawatirkan akan menurunkan minat operator tur independen yang selama ini menyasar wisata harian tanpa menginap.

Asosiasi Pelaku Wisata NTB tengah merancang dialog terbuka dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur untuk meredakan ketegangan dan mencari solusi bersama.

Editor : Purnawarman