Pengamat Politik Minta Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal Segera Tunjuk Plt Sekda Tanpa Tunggu SK Fisik

LOMBOK, iNewsLombok.id – Pengamat politik Dr. Alfisahrin menilai Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, sebaiknya tidak perlu menunggu terbitnya Surat Keputusan (SK) fisik dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk segera menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) NTB.

“Menurut hemat saya memang sebaiknya gubernur segera tunjuk Plt Sekda baru. Meskipun Lalu Gita belum terima SK secara fisik, namun dari sisi etika politik dapat dibenarkan beliau diganti demi kelancaran pelayanan birokrasi di Pemprov NTB,” ungkap Alfisahrin pada Sabtu (14/6/2025).

Alasan Yuridis dan Etis Penunjukan Plt Sekda

Baca Juga

Gerindra NTB Ganti Kepengurusan Bulan Depan, Nama Khairudin Juraid Dikabarkan Jadi Sekretaris

Menurut Alfisahrin, pengangkatan Plt Sekda tidak perlu menunggu kelengkapan administrasi karena secara substansi jabatan Lalu Gita Ariadi sebagai Sekda NTB sudah berakhir sejak ia ditarik menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) pusat, efektif per 1 Juni 2025.

Hal ini, kata dia, juga telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, sebagaimana diubah oleh PP Nomor 17 Tahun 2020. Pada Pasal 117, dijelaskan bahwa PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) dapat diberhentikan dari jabatannya jika diangkat pada jabatan baru, termasuk jika dipindahkan ke instansi pusat.

"Maka, jabatan Sekda-nya otomatis berakhir, karena jabatan itu melekat pada instansi sebelumnya (Pemda). Makanya saya ingin Plt Sekda NTB segera ditunjuk Gubernur dan tidak usah nunggu SK fisik karena setelah Sekda jadi ASN pusat otoritas dan kewenangannya sudah berakhir,” tegasnya.

Potensi Internal yang Layak Isi Posisi Plt Sekda

Baca Juga

Alfisyahrin: Meritokrasi Gubernur NTB Iqbal Hanya Jalan di 40 Persen Kebijakan

Alfisahrin juga menambahkan bahwa banyak figur birokrat di lingkup Pemerintah Provinsi NTB yang memiliki kapasitas, integritas, dan rekam jejak yang cukup layak untuk ditunjuk sebagai Plt Sekda. Menurutnya, birokrasi NTB tidak kekurangan talenta dan kader mumpuni.

“Sekda dalam struktur birokrasi di Pemprov adalah dirigen yang bekerja mengorkestrasi jalannya ritme pemerintahan. Sehingga memang penting sekali untuk segera diganti. Tidak boleh ada kekosongan jabatan sekda terlalu lama,” paparnya.

Ia juga menilai Lalu Gita Ariadi adalah birokrat berpengalaman yang telah menjalankan tugasnya dengan baik selama menjabat. Oleh karena itu, estafet kepemimpinan dalam jabatan Sekda harus segera dilakukan untuk menjaga kesinambungan dan efisiensi kinerja pemerintahan.

Baca Juga

Iqbal Tegas: Urusan Ketua DPD Gerindra NTB Tergantung Komando Pusat

“Lalu Gita adalah Sekda hebat dan birokrat berpengalaman. Sehingga setelah ditunjuk menjadi ASN pusat, tugas Gubernur NTB adalah segera ganti dengan Plt Sekda baru. Kita butuh akselerasi birokrasi di masa transisi agar birokrasi Pemprov NTB efisien dan pelayanan publik tidak terhambat,” tambahnya.

Tuntutan Percepatan Transisi dan Tata Kelola Pemerintahan

Alfisahrin juga mengingatkan bahwa selain aspek etika dan administrasi, substansi pengelolaan pemerintahan lebih penting. Menurutnya, dalam konteks birokrasi, prosedur memang penting, tetapi substansi pelayanan publik dan efektivitas pemerintahan adalah yang utama.

“Jadi tidak perlu terlalu lama apalagi sampai SK fisik keluar. Etika dan prosedur formal birokrasi memang penting, namun secara filosofis substansinya telah berakhir,” pungkasnya.

Baca Juga

Gedung DPRD NTB Akan Dipercantik, Gubernur Iqbal Siapkan Anggaran tahun 2026

Proses pengisian Plt Sekda NTB sebaiknya mengikuti prinsip meritokrasi dan mempertimbangkan rekam jejak reformasi birokrasi.

Transisi jabatan strategis seperti Sekda idealnya diikuti dengan pelaporan publik yang transparan untuk menghindari spekulasi politik.

Langkah cepat Gubernur juga mencerminkan kemampuan kepemimpinan krisis dalam menjaga kelangsungan pemerintahan.

Baca Juga

Gubernur NTB Lalu Iqbal: Tidak Ada Penumpukan Penumpang di Bandara Lombok Menjelang Lebaran 2025

Praktik di beberapa daerah lain menunjukkan bahwa penunjukan Plt Sekda bisa dilakukan dalam waktu kurang dari 48 jam setelah pejabat sebelumnya diberhentikan.

Gubernur bisa memanfaatkan momentum ini untuk membentuk Tim Reformasi Birokrasi NTB yang lebih progresif dan adaptif terhadap digitalisasi layanan publik.

Editor : Purnawarman