Penghematan Anggaran NTB Rp400 Miliar: Perjalanan Dinas Dewan Disunat 50 Persen

LOMBOK, iNewsLombok – Badan Anggaran (Banggar) DPRD NTB mengungkapkan bahwa pemangkasan anggaran daerah OPD di APBD murni 2025 dengan jumlah Rp 400 miliar, termasuk anggaran perjalanan dinas anggota dewan, telah dibahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam rapat koordinasi yang mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) terbaru.

Salah satu kebijakan efisiensi anggaran yang dibahas ialah pemangkasan anggaran perjalanan dinas DPRD NTB hingga 50 persen.

Baca Juga

Dana BOS 2025 Masih Mengalir ke SLB Mati di Bima, DPRD NTB: Telusuri Kepala Sekolah dan Operatornya

Langkah ini diambil sebagai bentuk penyesuaian terhadap instruksi pemerintah pusat yang mengharuskan daerah melakukan penghematan untuk optimalisasi anggaran.

"Mengenai optimalisasi anggaran, salah satu pemangkasan perjalanan dinas sudah disampaikan pemprov NTB dan dimaklumi, sebab sebagai sebuah kewajiban yang tidak bisa ditawar ke pemerintah pusat. Bahkan anggaran perjalanan dinas DPRD diinformasikan akan dipangkas hingga 50 persen,"ungkap Anggota Banggar Nashib Ikroman, Rabu (14/5/2025).

Langkah ini diambil sebagai bentuk penyesuaian terhadap instruksi pemerintah pusat yang mengharuskan daerah melakukan penghematan untuk optimalisasi anggaran.

Acip menegaskan bahwa saat ini tidak ada mekanisme pembahasan lanjutan di dewan karena perubahan tersebut dilakukan melalui revisi Perkada (Peraturan Kepala Daerah) yang tidak memerlukan persetujuan legislatif.

"Untuk selanjutnya belum ada agenda pembahasan, sebab untuk perubahan Perkada tidak ada mekanisme acara administrasi pembahasan dengan DPRD,"terangnya.

Namun demikian, DPRD mendorong agar hasil efisiensi anggaran tersebut benar-benar diarahkan untuk kebutuhan mendesak masyarakat.

Baca Juga

Legislatif PAN Minta Gubernur NTB Iqbal Seleksi Terbuka Kepala Sekolah, Hindari Percaloan Jabatan

Hal yang kami tekankan adalah bagaimana pemanfaatan hasil efesiensi ini akan dimanfaatkan untuk belanja-belanja yang bersentuhan langsung ke masyarakat.

Di antara yang menjadi perhatian utama adalah program penanggulangan kemiskinan ekstrem, percepatan penurunan stunting, serta pemulihan infrastruktur terdampak bencana alam.

"Terutama dalam penanganan isu-isu strategis seperti kemiskinan ekstrim, stunting dan penanganan infrastruktur terdampak bencana alam," ujar anggota Komisi III DPRD NTB ini.

Pelemahan kemampuan belanja sangat dirasakan di masyarakat, sehingga perlu dilakukan optimalisasi," tegasnya.

Selain itu, DPRD juga meminta Pemprov NTB memberi perhatian serius terhadap kondisi ekonomi masyarakat yang saat ini mengalami pelemahan daya beli. Optimalisasi anggaran dinilai penting untuk mendorong pemulihan ekonomi lokal yang sedang kontraktif.

Editor : Purnawarman