DPRD NTB Soroti Pernyataan Tim Transisi Iqbal-Dinda Terkait APBD Keluar dari ICU

LOMBOK, iNewsLombok.id – Anggota DPRD NTB, Nashib Ikhroman, menyoroti pernyataan tim transisi Iqbal-Dinda, Chairul Mahsul, yang menyebut bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) NTB kini telah keluar dari "ICU" setelah mampu membayar bagi hasil ke daerah Rp109 miliar dan bonus atlet PON Rp30 miliar.

Menurut Acip, kondisi keuangan NTB memang menunjukkan perbaikan, terutama dalam kewajiban utama pemerintah provinsi. Namun, ia menekankan pentingnya memastikan bahwa belanja daerah benar-benar diprioritaskan sesuai dengan visi pemerintahan saat ini.

Baca Juga

Gedung DPRD NTB Akan Dipercantik, Gubernur Iqbal Siapkan Anggaran tahun 2026

"Penyakit APBD NTB dari sisi kewajiban-kewajiba pokok Pemprov yang tidak dialokasi di APBD, seperti pembagian dana bagi hasil ke kab/kota, sudah diselesekan melalui pergeseran APBD. Hal ini juga sudah disampaikan TAPD saat rapat dengn banggar. Langkah ini patut kita apresiasi.
Ini akan membantu kab/kota dalam percepatan pembangunan di daerah ," ujar Acip, Jumat (11/4/2025).

Nashib menegaskan bahwa langkah efisiensi dalam APBD harus tetap menjadi perhatian. Belanja yang tidak terkait dengan indikator kinerja dapat dialihkan ke sektor yang lebih prioritas, seperti ketahanan pangan, infrastruktur pedesaan, penanganan stunting, dan pengentasan kemiskinan ekstrem.

"Kedepan, kita lihat serevelusioner apa perubahan atau refokusing belanja yan dilakukan. Intinya harus sesuai dengan hal-hal pokok, sprti ketahanan pangan, infrastruktur perdesaan, stunting, kemiskinan ekstrim dan lainnya. Dan ini bisa dilakukan melalui prgeseran pergub APBD dan tidak lupa bagaimana perbaikan atas infrastruktur-infrastruktur yang rusak akibat bencana," tambahnya.

Ia juga menekankan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah diparipurnakan harus menjadi acuan utama dalam penyesuaian program-program daerah. 

"Hal ini juga sudah bisa dilakukan, mengingat, Ranwal RPJMD yang sudah diparipurnakan, sudah bisa dijadikan rujukan dalam menyusun penajaman-penajaman program-program,"tegasnya.
Meskipun nanti RPJMD ini tetap akan melalui proses pembahasan kembali di DPRD untuk ditetapkan menjadi Perda,"ungkapnya.

Selain fokus pada efisiensi APBD, Nashib juga menyoroti pembayaran bonus atlet PON yang sebelumnya direncanakan hanya cair 60 persen, tetapi akhirnya bisa diberikan sebelum Idul Fitri.

Baca Juga

Ketua Komisi II DPRD NTB: DAM Mujur Tak Boleh Terlupakan Meski Irigasi Diprioritaskan

"Sangat baik jika tidak menunda-nunda dan menumpuk beban anggaran," ujarnya.

Editor : Purnawarman