Hearing di DPRD NTB, Pemerhati Perempuan Tolak Kebijakan Gubernur Peleburan Dinas P3AP2KB ke Dinsos

Baca Juga

DPRD NTB Soroti Pernyataan Tim Transisi Iqbal-Dinda Terkait APBD Keluar dari ICU

"NTB ini juara satu stunting, angka pernikahan dini masih tinggi, dan banyak masalah lainnya. Kebijakan ini bukan solusi, justru makin memperburuk keadaan," tegasnya.

Aliansi tersebut juga menuntut peningkatan anggaran bagi isu perempuan dan anak, bukan justru meleburkan instansi yang menangani masalah tersebut.

"Kami marah dengan kebijakan ini. Seharusnya anggaran untuk perempuan dan anak ditambah, bukan dihapus. Kami menagih janji kampanye Gubernur Iqbal dan Wakil Gubernur Dinda yang katanya akan menjadikan isu perempuan dan anak sebagai prioritas," tambahnya.

Baca Juga

Gedung DPRD NTB Akan Dipercantik, Gubernur Iqbal Siapkan Anggaran tahun 2026

Hearing ini diterima langsung oleh Anggota Komisi V DPRD NTB, Didi Sumardi. Ia berjanji akan memperjuangkan aspirasi yang disampaikan oleh Aliansi Pemerhati Perempuan dan Anak NTB.

"Yakin dan percayalah, apa yang menjadi keinginan ibu-ibu akan kami perjuangkan. Ini juga menjadi keputusan Komisi V, karena memang ini adalah ranah kami," tegas Didi Sumardi.

Dengan adanya hearing ini, diharapkan DPRD NTB dapat mengawal kebijakan tersebut agar tidak merugikan perempuan dan anak di NTB

Editor : Purnawarman