Pemkab Lotim Alokasikan Rp 40 Miliar untuk Bansos, DPRD: Jangan Hanya Program Populis

LOMBOK, iNewsLombok.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur berencana mengalokasikan dana sebesar Rp40 miliar untuk program Bantuan Sosial (Bansos) yang akan diberikan kepada sekitar 273 ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Program ini merupakan inisiatif dari Bupati-Wakil Bupati Lombok Timur, Haerul Warisin dan Edwin Hadiwijaya.

Namun, rencana tersebut menuai tanggapan kritis dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Lombok Timur, Ahmad Amrullah, menyoroti beberapa hal terkait pemberian bansos ini. Mulai dari skema pengalokasian, dasar penentuan penerima, hingga keberpihakan pada aspek pembangunan.

Baca Juga

Pemkab Lombok Timur Perpanjang Penutupan Pasar Hewan Masbagik hingga 20 Juni 

Amrullah mempertanyakan dasar penentuan alokasi penerima bansos yang berbasis kecamatan.

"Kalau jumlah penduduk sepertinya tidak proporsional. Perlu dicek lagi penerimanya berbasis by name by address. Jangan sampai salah sasaran. Problem bansos kita dari dulu seperti itu," ujar Amrullah pada Jumat (28/2/2025).

Amrullah juga meminta Pemkab Lombok Timur untuk lebih transparan dalam menjelaskan data penerima bansos kepada publik. Hal ini penting untuk memastikan partisipasi semua pihak dalam mengawal pendistribusian bansos agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat.

"Kami berpesan agar Pemkab lebih teliti dalam menentukan sasaran penerima bansos. Jangan sampai ini jadi polemik di masyarakat," tegasnya.

Amrullah juga mengkritik alokasi dana bansos sebesar Rp40 miliar yang dinilai terlalu besar, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. 
Ia menegaskan bahwa bansos bukanlah program jangka panjang dan dampaknya hanya bersifat sesaat.

"Bansos ini bukan program jangka panjang, dampaknya hanya sesaat. Kita ingatkan, karena ini awal pemerintahan pemimpin baru agar jangan malah latah dengan program-program yang demikian," ujarnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) akhir 2024, angka kemiskinan di Lombok Timur mencapai 14,51 persen atau sekitar 185 ribu jiwa. 
Amrullah mempertanyakan alokasi bansos yang diberikan kepada 273 ribu penerima, sementara jumlah penduduk miskin hanya sekitar 185 ribu.

"Ini bansos yang akan dibagi kepada 273 ribu penerima, sedangkan penduduk miskin kita saja segitu, kemana saja sasarannya? Jangan nanti malah bagi-bagi buat tim sukses," tegasnya.

Amrullah juga mengingatkan Pemkab Lombok Timur untuk lebih fokus pada program-program berkesinambungan, seperti pembangunan infrastruktur. Menurutnya, sektor infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan bangunan pelayanan publik masih membutuhkan perhatian serius.

"Mesti ada skala prioritas. Lihat infrastruktur kita, masih banyak sekali yang butuh perhatian. Lebih-lebih jalan, jembatan, bangunan pelayanan publik, rumah sakit, dan sekolah butuh perbaikan segera," jelasnya.

Terakhir, Amrullah berharap agar kepemimpinan Bupati-Wakil Bupati yang baru dapat membawa Lombok Timur menjadi kabupaten yang lebih maju.
"Ya kita harap visi-misi bupati dan wakil bupati, janji-janji saat kampanye bisa ditunaikan," ujarnya.

Editor : Purnawarman