Anggota DPRD NTB Soroti Pasar Murah Ramadan, Daya Listrik, dan Fasilitas Pendidikan yang Minim

LOMBOK, iNewsLombok.id - Anggota DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB), Megawati Lestari , mengungkapkan sejumlah keluhan masyarakat yang ditemui selama reses di Lombok Tengah. Salah satu permintaan utama adalah penambahan jumlah pasar murah Ramadan yang merata di desa-desa, bukan hanya terpusat di satu kabupaten.

Selain itu, masyarakat juga meminta penambahan daya listrik dan peningkatan fasilitas pendidikan yang masih sangat terbatas.

Baca Juga

DPRD NTB Soroti Darurat Ekologis di Bima dan Dompu, Minta Pemprov Segera Bertindak

"Banyak yang meminta penambahan daya listrik dan perluasan jaringan. Kami menemukan ada empat kepala keluarga (KK) yang harus berbagi satu kilometer listrik," ungkap Megawati dengan nada prihatin, Kamis (27/2/2025).

Tidak hanya masalah listrik, Megawati juga menyoroti keterbatasan sarana prasarana pendidikan.

"Anak-anak harus bergantian belajar dalam satu ruangan. Harapannya, ruang belajar bisa ditingkatkan agar lebih memadai," tegasnya.

Baca Juga

Sudirsah Sujanto Bantah Klaim Muh Akri: Program MBG Justru Disambut Antusias di Lombok Utara

Keterbatasan alat elektronik seperti laptop juga menjadi keluhan utama dalam proses belajar mengajar, terutama untuk mata pelajaran teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

"Sarana TIK sangat terbatas, padahal ini penting untuk mendukung pendidikan di era digital," tambahnya.

Megawati juga mengkritik alokasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk sekolah swasta yang melakukan pemungutan biaya tinggi.

Baca Juga

Banjir Ambalawi Hancurkan Sawah & Bendungan, DPRD NTB Desak Pemerintah Segera Bertindak

"Sekolah swasta yang sudah memungut biaya tinggi seharusnya tidak perlu mendapatkan BOS. Dana BOS sebaiknya dialokasikan untuk sekolah yang lebih membutuhkan," tegasnya.

Terakhir, Megawati menyoroti kondisi jalan usaha tani yang tidak pernah diperbaiki, padahal daerah tersebut merupakan penghasil tembakau terbesar. "Jalan usaha tani ini sangat buruk dan dikeluhkan masyarakat. Padahal, setiap tahun pemerintah menerima dana dari hasil cukai tembakau. Pertanyaannya, ke mana realisasi dana tersebut?" tegasnya.

Megawati berharap pemerintah daerah dan pusat dapat segera menindaklanjuti keluhan-keluhan ini agar kesejahteraan masyarakat NTB semakin meningkat.

Editor : Purnawarman