Bupati Lombok Utara Ancam Tutup Ritel Modern Ilegal, Bumdesmart Jadi Prioritas

LOMBOK, iNewsLombok.id – Bupati Lombok Utara, H. Najmul Akhyar, menegaskan akan menindak tegas ritel modern yang beroperasi tanpa izin atau tanpa rekomendasi resmi dari Pemerintah Daerah (Pemda). Pernyataan ini disampaikan saat peluncuran program 99 hari kerja di Lotara Point, Kecamatan Pemenang, Rabu (26/02/2025).
Meski belum menerima laporan resmi, Najmul memastikan akan melakukan evaluasi terhadap pertumbuhan ritel modern yang semakin menjamur dan berpotensi mengancam keberadaan Bumdesmart, program ekonomi desa yang tengah dikembangkan pemerintah.
Najmul menegaskan, jika ditemukan gerai yang tidak sesuai izin atau bahkan beroperasi secara ilegal, Pemda tidak akan ragu untuk menghentikan operasionalnya.
"Ritel modern akan kita evaluasi kembali. Jika tidak sesuai izin, apalagi tanpa izin, akan kita tutup," tegasnya.
Ia juga menyoroti persaingan usaha antara ritel modern dan Bumdesmart yang cukup ketat. Oleh karena itu, regulasi yang berpihak pada ekonomi desa akan diperkuat agar Bumdesmart tetap berkembang dan mampu bersaing.
Sebelumnya, Pemkab Lombok Utara telah membatasi jumlah ritel modern Indomaret dan Alfamart menjadi empat gerai per kecamatan berdasarkan kesepakatan pada 27 Februari 2023.
Namun, di lapangan ditemukan 10 gerai tambahan Alfamart yang diduga beroperasi tanpa rekomendasi resmi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) KLU.
Kepala DPMPTSP KLU, Evi Winarni, mengungkapkan pihaknya tidak pernah mengeluarkan rekomendasi ekspansi gerai tambahan tersebut.
"Kesepakatan jelas, hanya empat gerai. Tapi sekarang ada 10 tambahan tanpa izin. Kami sudah menyurati pihak terkait dan akan menindaklanjutinya," ujarnya.
Sebagai langkah konkret, Pemda akan memberikan pelatihan intensif kepada operator Bumdes serta mendorong revitalisasi usaha desa. Najmul juga meminta pemerintah desa mengalokasikan 20 persen Dana Desa untuk pengembangan Bumdesmart.
Dengan langkah tegas ini, Pemkab Lombok Utara berkomitmen menjaga keseimbangan antara investasi ritel modern dan ekonomi desa, memastikan Bumdesmart tetap eksis di tengah persaingan bisnis ritel besar.
Editor : Purnawarman