Problem dan Solusi Kabinet Gemuk Prabowo, Perspektif Ilmu Manajemen

Edo Segara Gustanto

Dosen Ekonomi Institut Ilmu Al-Quran An Nur Yogyakarta, Pusat Studi Kajian Analisis Ekonomi Nusantara

Baca Juga

Presiden Prabowo Umumkan Nama Menterinya Malam Ini, Besok Direncanakan Pelantikan

JUMLAH Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih yang dilantik oleh Presiden terpilih, Prabowo Subianto total ada 109 orang. Ini belum termasuk Kepala Badan, Staf Khusus, Penasihat Presiden. Total keseluruhan ada 136 pejabat yang dilantik dan akan bekerja selama lima tahun ke depan. Ini kabinet tergemuk yang pernah ada di Pemerintahan Indonesia.

Ada 2 kata kunci dalam Ilmu Manajemen, yaitu efektivitas dan efisiensi. Efektivitas terkait dengan soal waktu, sementara efisien terkait dengan cost (biaya). Kabinet yang gemuk tentu memerlukan anggaran yang cukup besar. 

Baca Juga

Gelaran MotoGP Mandalika 2024 akan Dihadiri Presiden Jokowi dan Presiden Terpilih Prabowo Subianto

Belum lagi soal koordinasi kebijakan. Banyaknya kementerian bisa menyulitkan koordinasi antar sektor. Manajemen perlu memastikan bahwa kebijakan yang diambil oleh masing-masing kementerian saling mendukung dan tidak bertentangan.

Kabinet ‘Gemuk’ Timbulkan Redundansi 

Kabinet yang "gemuk" sering kali diartikan sebagai komposisi yang terdiri dari banyak menteri dan posisi penting. Meskipun tujuan dari struktur ini mungkin untuk mencakup berbagai aspek pemerintahan, kenyataannya sering kali timbul redundansi (kelebihan dalam sistem) fungsi dan tugas. 

Baca Juga

KPU Ungkap Alasan Gibran Diterima Jadi Bacawapres Prabowo Sebelum PKPU Direvisi

Ketika beberapa kementerian memiliki tanggung jawab yang mirip atau bahkan tumpang tindih, hal ini bisa mengakibatkan kebingungan dalam pengambilan keputusan dan penentuan arah kebijakan. Akibatnya, proses pengambilan keputusan menjadi lambat dan kurang responsif terhadap dinamika yang ada di masyarakat.

Lebih lanjut, redundansi dalam kabinet dapat mengganggu efektivitas komunikasi antaranggota. Ketika banyak pihak terlibat dalam suatu masalah, ada kemungkinan informasi tidak mengalir dengan lancar dan terjadi misinterpretasi. Hal ini dapat memicu konflik dan kesalahpahaman yang pada akhirnya menghambat pelaksanaan kebijakan yang telah disepakati. Dalam situasi seperti ini, pemimpin harus memiliki kejelasan dalam delegasi tugas dan tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap anggota kabinet tahu peran mereka dalam mencapai tujuan bersama.

Selain itu, kabinet yang gemuk cenderung mempersulit evaluasi kinerja setiap kementerian. Dalam struktur yang besar, sulit untuk mengukur kontribusi masing-masing individu atau kementerian secara tepat. Hal ini dapat mengakibatkan kurangnya akuntabilitas dan transparansi, serta mengurangi motivasi para menteri untuk mencapai hasil yang optimal. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk merampingkan struktur kabinet agar lebih fokus dan terarah, sehingga efektivitas dan efisiensi dapat dicapai dengan lebih baik.

Baca Juga

Prabowo-Gibran Tiba di RSPAD Gatot Soebroto, Jalani Tes Kesehatan

Kritik dan Analisis Kabinet 'Gemuk' Prabowo

Berikut beberapa poin kritik dan analisis terkait efektivitas dan efisiensi:

Baca Juga

Presiden Jokowi Restui Prabowo Jadi Capres dan Beri Cuti untuk Daftar ke KPU

Pertama, Penggunaan Sumber Daya. Dengan banyaknya menteri, risiko pemborosan sumber daya meningkat. Efisiensi bisa terganggu jika anggaran tidak dikelola dengan baik. Manajemen harus memastikan bahwa alokasi anggaran cukup dan tepat sasaran.

Kedua, Kualitas Pelayanan Publik. Fokus pada jumlah jabatan tanpa memperhatikan kualitas pemimpin di setiap Kementerian dapat mengurangi efektivitas. Kualitas kebijakan dan implementasi harus menjadi prioritas.

Editor : Purnawarman