Kemenkumham Minta Tambahan Anggaran Rp2,5T di 2025, Parlindungan: Utamakan Kebutuhan sangat Mendesak

Baca Juga

Kemenkumham NTB: Kapasitas di LPKA Lombok Tengah Banyak Anak Berhadapan Hukum Berasal dari Sumbawa

Sejalan dengan hal tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat menggandeng seluruh satuan kerja jajaran guna mengoptimalkan dokumen rencana kerja dan anggaran melalui kegiatan Supervisi Pagu Indikatif TA 2025.

Bertempat di Aula Kemenkumham NTB, kegiatan yang menghadirkan Narasumber dari Dinas PUPR Provinsi NTB Bidang Cipta Karya, kegiatan yang diikuti oleh seluruh operator RKA-K/L.

Mewakili Kakanwil Kemenkumham NTB, Kepala Divisi Administrasi, Muslim Alibar menyampaikan kepada seluruh operator RKA-K/L yang hadir untuk teliti dan cermat terhadap kekurangan dan hambatan pada sisi perencanaan anggaran serta sarana dan prasarana pada tahun sebelumnya dan tahun ini.

Baca Juga

Data Juli Kemenkumham: 2025 Orang Asing Pemegang Izin Tinggal Tetap, Sementara dan Kunjungan di KSB

"Kita mengantisipasi kekurangan tersebut dalam rangka lancarnya dan meningkatnya pelaksanaan kinerja pada tahun 2025,"ungkapnya.

Editor: Purnawarman