Kepala Desa di NTB Didorong Tampil di Pilkada 2024

Ada juga Kepala Desa yang sangat intens memperjuangkan akses dan sumber daya yang lebih besar untuk desa yang dipimpinnya. Seperti misalnya pengembangan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, dan sektor-sektor kunci lainnya, yang kesemuanya mengarah pada peningkatan kesejahteraan.

Di sisi lain, tampilnya para Kepala Desa di panggung Pilkada 2024, kata Didu, akan turut menghadirkan evolusi kepemimpinan lokal yang alamiah. Pilkada adalah jalan demokrasi terbaik untuk menghadirkan evolusi kepemimpinan di tingkat lokal tersebut.

Para Kepala Desa inspiratif tersebut, terbukti telah mengelola desa yang dipimpinnya dengan hati, sehingga mereka akan menjelma menjadi pemimpin daerah yang memimpin dengan visi.

Sebuah hal yang menandai sebuah evolusi bagaimana seseorang siap berkhidmat untuk masyarakat yang lebih besar dan lebih luas.

"Seorang kepala desa yang maju di Pilkada bukan hanya mewakili suara desa, tetapi juga menginspirasi perubahan positif di seluruh daerah. Inilah evolusi dan kepemimpinan lokal alamiah yang sesungguhnya," tandas Didu.

Karena itu, bagi Didu, majunya Kepala Desa sebagai calon kepala daerah akan dapat membawa perubahan signifikan dalam pengembangan daerah. Desa yang kuat dan mandiri dapat menjadi fondasi yang solid untuk kemajuan yang berkelanjutan di tingkat yang lebih luas.

Pada saat yang sama, kemunculan figur Kepala Desa di Pilkada, akan menjadi sebuah angin segar bagi pesta demokrasi. Sebab, selama ini kata Didu, pesta demokrasi selalu acap diwarnai dengan masih tingginya masyarakat yang tidak datang ke bilik suara untuk menyalurkan hak pilihnya.

Didu mencontohkan, di Pulau Lombok misalnya. Pada Pemilu Legislatif tahun 2019 lalu, total ada 2.700.836 pemilih di Pulau Seribu Masjid.

Namun, di antara mereka, hanya 2.146.122 yang menggunakan hak pilih. Itu pun, dari mereka yang memilih tersebut, terdapat 276.313 suaranya dinyatakan tidak sah. Sementara angka golput Pileg 2019 di Pulau Lombok sebanyak 554.714 pemilih.

Pun begitu pada Pilpres 2019. Di NTB, dari total 3.040.686 pemilih, hanya 2.289.316 yang datang ke bilik suara dan menyalurkan hak pilihnya. Sehingga total ada 751.370 pemilih yang golput.

Sebuah angka yang tentu saja sangat besar. Majunya Kepala Desa dalam Pilkada 2024, menurut hasil kajian Mi6, akan dapat berkontribusi positif terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam ajang pesta demokrasi.

Sebab, kata Didu, hadirnya kandidat dari Kepala Desa, akan menjadikan pesta demokrasi lebih berwarna. Masyarakat tidak lagi dihadapkan pada kandidat yang itu-itu saja. Kalau tidak politisi, pasti dari kalangan birokrat.

Apalagi dengan keberadaan pemilih muda yang bakal mendominasi pesta demokrasi tahun depan, yang jumlahnya 2,1 juta orang di NTB, atau setara dengan 54 persen jumlah pemilih.

Didu menegaskan, preferensi anak-anak muda terhadap calon pemimpin dalam Pemilu dan Pilkada sangat berbeda, sehingga ini sudah pasti akan turut mewarnai secara signifikan pesta demokrasi tahun depan.

Sebagai pemimpin yang lahir dari desa, Kepala Desa kata Didu, memiliki kepekaan yang unik terhadap kebutuhan masyarakatnya. Kedekatannya dengan masyarakat akar rumput pun sudah teruji.

Karena itu, keputusan Kepala Desa untuk turut serta dalam Pilkada tahun depan, sudah pasti akan dapat meningkatkan partisipasi politik masyarakat.

”Ini bakal menciptakan kesadaran politik di tingkat lokal dan mendorong keterlibatan warga dalam proses demokrasi,” tandas Didu.

Tentu saja, untuk bisa maju dalam Pilkada, salah satu pintu yang harus dimiliki oleh Kepala Desa adalah melalui partai politik selain melalui jalur perseorangan.

Berdasarkan kajian Mi6, PDI Perjuangan menjadi partai politik di NTB yang membuka jalan dan peluang besar bagi Kepala Desa untuk tampil di panggung Pilkada.

Hal yang akan menjadikan PDIP NTB sebagai pelopor atau meminjam istilah bahasa Prancis, menjadi Avant Garde, lantaran memilih langkah yang out of the box atau tidak lazim sebagaimana partai politik Rekam jejak hubungan baik antara para Kepala Desa di NTB dengan PDIP memang sudah terentang sangat lama.

PDIP memiliki kesadaran yang dibangun sejak zaman Bung Karno, bahwa desa kuat akan melahirkan Indonesia yang maju dan berdaulat. Itu sebabnya, dalam Rakernas PDIP Tahun 2023, digagas langkah bagaimana agar desa kuat, Indonesia maju dan berdaulat.

PDIP juga menunjukkan konsistennya memperjuangkan nasib desa menjadi lebih baik. Dan langkah tersebut dilakukan partai yang dipimpin Prof. Hj Megawati Soekarnoputri ini, bukan demi kepentingan politik praktis atau kepentingan elektoral.

Namun, karena sepenuhnya menyadari peran dan potensi penting yang dimiliki desa. PDI Perjuangan sadar desa menjadi benteng budaya, sehingga partai berkelir merah ini berkewajiban mengembangkan satuan wilayah pemerintahan paling dasar tersebut.

Baru-baru ini pula, Sekretaris Jenderal PDIP telah mendaulat H Rachmat Hidayat sebagai duta para Kepala Desa di NTB.

Sebagai duta para Kades tersebut, tugas Rachmat adalah memastikan suara para kepala desa didengar dan kepentingan masyarakat desa terwakili di tingkat pusat.

Karena itu, Didu melihat, bagaimana telah terbangun hubungan yang sangat erat dan dekat antara masyarakat desa, para Kepala Desa, dengan PDI Perjuangan.

Itu mengapa, Rachmat Hidayat dalan menjalankan sejumlah kegiatan kemanusiaan dan penyaluran program aspirasinya sebagai Anggota DPR RI, pasti ada rekam jejak keterlibatan para kepala desa dalam aksi kemanusiaan tersebut.

Didu juga tahu, bahwa para Kepala Desa di NTB tidak pernah sungkan menghubungi langsung Rachmat Hidayat, untuk meminta bantuan jika ada permasalahan yang sedang dihadapi warganya.

Mereka meminta bantuan kursi roda untuk masyarakat penyandang disabilitas. Mereka meminta bantuan untuk pembangunan ruang kelas pesantren. Ada pula permintaan bantuan untuk rumah ibadah, dan aneka rupa permintaan bantuan demi berbagai kebutuhan masyarakat yang mendesak.

Dan atas berbagai permintaan tersebut, tak sekalipun Rachmat Hidayat menolak. Bahkan, menyanggupinya dengan sepenuh hati.

Menurut Didu, apa yang terjadi antara PDIP dan para Kepala Desa di NTB tersebut, menunjukkan adanya simbiosis mutualisme antara partai politik dan kepala desa.

Dan di era demokrasi saat ini, hal tersebut kata Didu, adalah fondasi yang kokoh bagi kemajuan masyarakat. Dengan bekerja bersama, PDIP dan Kepala Desa telah menciptakan sinergi yang mengarah pada pembangunan dan kesejahteraan yang berkelanjutan.

PDIP memberikan dukungan kebijakan dan sumber daya, sementara Kepala Desa menjadi pelaksana yang efektif di lapangan.

”Hubungan baik dan erat antara PDIP dan Kepala Desa ini rupanya bukanlah hanya tentang kekuasaan belaka. Tetapi lebih dari itu. Ini adalah hubungan tentang pelayanan kemanusiaan dan keberlanjutan," tandas Didu.

Editor : Purnawarman