Beredar Kabar Usulan Pj Sekda NTB Samsul Rizal Ditolak, Nama Fathul Gani Menguat

MATARAM, iNewsLombok.id - Kembali beredar kencang usulan nama Pj Sekda NTB Samsul Rizal ditolak Kemendagri. Dan nama Asisten II Bidang Perekonomian Setda NTB Dr Fathul Gani menguat menjadi Pj Sekda.

" Usulan Pj Sekda Rizal ditolak, alasannya karena belum mengikuti Diklatpim tapi dipaksakan. Bergeser Fathul Gani (Asisten II Bidang Perekonomian Setda NTB) yang menguat," sebut sumber iNewsLombok.id, melalui pesan whatsApp, Jumat (29/9/2023).

Baca Juga

Respons Pj Sekda NTB Ibnu, Disebut Ketua Golkar Lombok Barat Sumiatun jadi Wakilnya di Pilbup 2024

Asisten II Setda NTB Fathul Gani dihubungi mengakui bahwa baru tahu informasi tersebut dan tidak mau banyak komentar.

"Baru tahu saya. Saya no comment, saya bekerja saja dulu," ungkap Fathul.

Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB Hamdi mengakui bahwa bukan ranahnya mengusulkan Pj Sekda tetapi BKD.

Baca Juga

Ibnu Salim-Sumiatun Salam Komando di Momentum Halal Bihalal, Sinyal Berpasangan Jelang Pilbup Lobar?

"Kita hanya mengusulkan Pj Bupati, Walikota. Sedangkan untuk Pj Sekda silahkan ke BKD,"ungkapnya.

Sampai berita ini dinaikkan Kepala BKD NTB Nasir dikonfirmasi melalui sambungan telpon dan pesan WhatsApp terkait usulan Pj Sekda Samsul Rizal yang ditolak melalui belum juga memberikan jawaban.

Sebelumnya santer beredar kabar bahwa Kepala BPKAD, Samsul Rizal yang akan menjadi Penjabat (Pj) Sekda NTB.

Baca Juga

Ini Profil Singkat Ibnu Salim Penjabat Sekda NTB yang Resmi Dilantik

Rizal akan menggantikan Gita Ariadi setelah resmi ditunjuk Presiden Joko Widodo dan dilantik 19 september 2023 menjadi Penjabat (Pj) Gubernur NTB.

"Penjabat Sekda diisi sm Ka Bpkad Rizal," sebut sumber iNewsLombok.id, melalui pesan WhatsApp, Senin (25/9/2023).

Kekosongan jabatan yang ditinggalkan oleh Gita Ariadi, akan segera diisi oleh seorang Penjabat Sekda.

Baca Juga

Ibnu Salim Siang Ini Dilantik jadi Pj Sekda NTB Gantikan Fathurrahman

Proses pengangkatan Penjabat Sekda ini hanya menunggu SK resmi dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI).

Editor : Purnawarman