PKS Jadi Parpol Pertama Daftar ke KPU NTB, Berkas 65 Bacaleg Statusnya Diterima

MATARAM, iNewsLombok.id – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) partai politik yang pertama mengajukan Bakal Calon Legislatif DPRD NTB ke KPU Provinsi.

“Hari ini kami datang mendaftarkan Bakal Calon Anggota Dewan (BCAD) dari PKS, dan ini serentak dilakukan di seluruh kabupaten kota, di seluruh Indonesia. Kami ingin menegaskan bahwa PKS sangat siap untuk mengikuti kontestasi pemilu, pesta demokrasi rakyat Indonesia dengan jujur dan adil,” terang Ketua DPW PKS NTB, Yek Agil Alhaddar, Senin (8/5/2023).

Baca Juga

PKS NTB Bocorkan Minggu Depan Pendamping Zulkieflimansyah di Pilgub Sudah Ada Gambaran

Menurut UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, setiap partai politik harus mendaftarkan bakal caleg yang memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Persyaratan tersebut meliputi usia minimal 21 tahun, latar belakang pendidikan minimal SMA atau sederajat, serta tidak pernah dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Selain persyaratan di atas, setiap caleg juga harus menyertakan dokumen pendukung, seperti fotokopi KTP, ijazah terakhir, dan surat keterangan tidak pernah dihukum penjara. Dokumen-dokumen ini harus diserahkan dalam bentuk asli dan fotokopi ke KPU.

Baca Juga

Dugan Tipilu, Caleg PKS Abubakar Laporkan Rekan Satu Partainya ke Bawaslu Lombok Barat

Komisioner KPU NTB Zuriatun menyebut bahwa hanya satu partai politik menyerahkan berkas pengajuan bacaleg.

"PKS hari ini 65 statusnya diterima, yang tersebar di delapan daerah di NTB , ada 21 perempuan dan 44 laki laki," ungkap Zuriati.

Zuriati menyebut bahwa KPU Kabupaten dam kota menerima dihari yang sama menerima pengajuan dari PKS.

Baca Juga

H Munawir Optimis, Demokrat Lolos Singkirkan PKS di Sandubaya

" Kota mataram menerima tanda terima, lombok barat, sumbawa barat, kabupaten sumbawa. KPU lombok tengah dan lombok timur hanya dokumen secara fisik tetapi tidak dimasukkan ke silon statusnya di kembalikan, dompu, dan bima, kota bima, dikembalikan, sementara lombok utara belum mengajukan calon,"terangnya.

Editor : Purnawarman