JAKARTA, iNewsLombok.id – Badan Gizi Nasional (BGN) mempertegas larangan penggunaan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta minyak goreng Minyakita di seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kebijakan tersebut bertujuan memastikan komoditas pangan yang mendapat dukungan kebijakan harga dari pemerintah tetap tersedia bagi masyarakat sesuai peruntukannya. Beras SPHP dan Minyakita merupakan produk yang ditujukan untuk membantu menjaga stabilitas pasokan serta harga bahan pokok.
Kepala BGN Sudaryono menegaskan, larangan itu sudah diberlakukan sejak awal dirinya menjabat. Dia meminta seluruh pengelola SPPG mematuhi ketentuan yang juga tercantum dalam standar operasional prosedur (SOP) program MBG.
"Harusnya enggak boleh. Dari awal, hari pertama saya jadi Kepala BGN sudah saya tegaskan, beras SPHP dan Minyakita itu enggak boleh untuk dapur MBG," ujar Sudaryono saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di SPPG Pematang Sulur 1, Kota Jambi, Jumat (20/11/2026).
Menurut Sudaryono, kedua komoditas tersebut memiliki peruntukan khusus karena mendapatkan dukungan kebijakan harga dari pemerintah. Penggunaannya untuk kebutuhan dapur MBG dinilai tidak sesuai dengan tujuan kebijakan stabilisasi pangan.
"Karena itu mengandung harga khusus dari pemerintah yang ditujukan untuk stabilisasi harga pasokan dan harga komoditas. Enggak boleh," tegasnya.
Sudaryono juga mengajak masyarakat dan kalangan media ikut mengawasi pelaksanaan program MBG. Apabila menemukan dapur SPPG menggunakan beras SPHP atau Minyakita, masyarakat diminta segera menyampaikan laporan kepada BGN.
Dia mengatakan, BGN menyediakan sejumlah saluran pengaduan, mulai dari surat, email hingga pesan WhatsApp. Laporan yang masuk akan ditindaklanjuti, termasuk dengan pemberian sanksi apabila pelanggaran terbukti.
"Kalau awak media atau netizen menemukan, tolong lapor sama saya, kita sanksi dia. Karena itu sudah jelas, di SOP-nya jelas," ungkapnya.
Lebih lanjut, Sudaryono menyebut pengawasan bahan baku menjadi bagian dari pembenahan tata kelola program MBG. Pengawasan tidak hanya menyangkut kualitas dan keamanan makanan, tetapi juga kepatuhan dalam proses pengadaan bahan pangan.
Dia menegaskan, setiap persoalan yang ditemukan dalam pelaksanaan program harus diselesaikan secara terbuka agar tidak menimbulkan masalah yang lebih besar.
"Intinya adalah kita berbenah. Kalau ada masalah kita atasi pasti. Kita tidak menghindari masalah, tetapi kita hadapi masalah itu dan kita selesaikan," kata dia.
BGN Sebelumnya Juga Melarang Penggunaan LPG 3 Kg
Larangan penggunaan beras SPHP dan Minyakita bukan satu-satunya pembatasan terhadap bahan bersubsidi di dapur MBG. Pada 27 Juli 2026, Sudaryono juga menegaskan bahwa SPPG tidak diperbolehkan menggunakan LPG 3 kilogram untuk memasak makanan program tersebut.
BGN menyatakan penggunaan komoditas bersubsidi harus sesuai dengan sasaran kebijakan pemerintah. Dalam kesempatan itu, Sudaryono menyebut pelanggaran dapat berujung pada teguran tertulis hingga penutupan dapur apabila pengelola tetap tidak mematuhi ketentuan.
Pada akhir Juli 2026, BGN juga mengungkapkan telah menutup 833 SPPG yang dinilai bermasalah di berbagai daerah. Penutupan tersebut merupakan bagian dari langkah penertiban operasional dapur MBG, bukan berarti seluruh dapur itu ditutup karena menggunakan bahan bersubsidi.
Dengan penegasan terbaru ini, BGN meminta pengelola SPPG memastikan seluruh bahan baku yang digunakan sesuai ketentuan. Pengawasan masyarakat juga diharapkan membantu mencegah penyalahgunaan komoditas yang mendapat dukungan harga pemerintah.
Editor : Purnawarman
Artikel Terkait
