Selain kepala daerah, Presiden juga meminta jajaran TNI dan Polri turun mengawasi pelaksanaan MBG. Namun, pengawasan itu harus dilakukan untuk memastikan program berjalan sesuai aturan, bukan malah menjadi celah bagi oknum aparat untuk menekan atau mencari keuntungan.
"Dandim, Kapolres, Kapolsek, silakan periksa. Periksa, periksa yang artinya baik. Jangan manggil-manggil mau ngerjain. Jangan," tegas Prabowo.
Prabowo secara khusus mengingatkan agar tidak ada aparat yang memanfaatkan program ini untuk meminta setoran dari pengelola dapur MBG. Ia menilai praktik semacam itu justru akan merusak tujuan utama program yang dirancang untuk memperbaiki gizi masyarakat.
"Saya sudah lama jadi orang Indonesia, Saudara. Manggil-manggil minta setoran," ucapnya.
Presiden juga mengajak masyarakat ikut mengawasi pelaksanaan MBG. Menurut dia, publik kini memiliki akses luas untuk melaporkan berbagai persoalan, termasuk dugaan penyelewengan anggaran, kualitas makanan, hingga pelaksanaan di lapangan.
"Rakyat awasi. Rakyat sekarang tidak bodoh. Rakyat punya gadget," tuturnya.
Program MBG sendiri menjadi salah satu program unggulan pemerintahan Prabowo untuk memperkuat ketahanan gizi nasional. Badan Gizi Nasional mencatat, pada awal 2026 program ini telah menjangkau sekitar 55,1 juta penerima manfaat dengan dukungan 19.188 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi di 38 provinsi.
Jumlah itu kemudian terus bertambah, dan per 20 Januari 2026 BGN melaporkan cakupan penerima sudah mendekati 59,86 juta orang dengan 21.102 SPPG aktif.
Secara nasional, pemerintah menargetkan MBG menjangkau 82,9 juta penerima manfaat pada 2026. Sasaran program ini tidak hanya siswa sekolah, tetapi juga ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta kelompok rentan lainnya.
Dengan skala sebesar itu, pengawasan terhadap tata kelola dapur, distribusi makanan, validasi data penerima, hingga penggunaan anggaran menjadi krusial agar manfaat program benar-benar sampai kepada kelompok sasaran.
Belakangan, BGN juga memperkuat validasi data penerima MBG dengan melibatkan sekolah, pemerintah daerah, serta sejumlah kementerian dan lembaga.
Langkah ini ditempuh untuk memastikan penyaluran program berjalan tepat sasaran, merata, dan akuntabel, terutama di tengah perluasan cakupan MBG ke berbagai daerah, termasuk wilayah terpencil dan tertinggal.
Pernyataan Prabowo ini sekaligus menjadi penegasan bahwa pengawasan MBG tidak hanya bertumpu pada pemerintah pusat. Kepala daerah, aparat keamanan, dan masyarakat diminta ikut menjadi mata dan telinga agar program makan bergizi gratis tidak disalahgunakan oleh oknum yang ingin menangguk keuntungan dari anggaran negara.
Editor : Purnawarman
Artikel Terkait
